Harian Sederhana, Bogor – Sedikitnya 180 pemilik usaha menolak desain pembangunan pedestrian Jalan Suryakancana Tahap 2 yang menelan duit rakyat senilai Rp14 miliar. Seperti diketahui bahwa proyek tersebut telah selesai proses tender dan kini mulai dikerjakan.
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi Sekretariat Pagoejoeban Kampung Tengah (Sepakat) merasa keberatan dengan konsep pedestrian yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam pembangunan pedestrian tersebut.
Saat beraudiensi dengan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor, Atty Somaddikarya, Koordinator Sepakat Mardi Lim mengatakan, Pihaknya merasa keberatan dengan desain yang saat ini diajukan karena tidak sesuai dengan kajian yang telah pihaknya lakukan.
“Pada dasarnya kami mendukung revitalisasi, tapi harus berdasarkan kajian nyata. Harus efisien dan mendukung seluruh kegiatan kota pusaka. Revitalisasi jangan sampai mubazir. Kalau demikian sama saja memusnahkan kawasan pusaka,” ujar Mardi Lim, Kamis (19/9).
Menurut dia, idealnya kawasan Suryakancana harus efisien lantaran areanya sangat sempit dan tidak memiliki fasilitas pendukung seperti gedung parkir.
“Ini kan kawasan arif lokal Tionghoa, jadi tak bisa diotak-atik tanpa kajian yang matang. Perlu adanya fleksibilitas yang dipadu dalam keteraturan. Misalnya ada ruang mobil yang memaksa agar parkir rapih dalam menurunkan barang atau parkir mobil tamu,” jelasnya.
Mardi menyatakan, 180 pelaku usaha menginginkan agar di kawasan Suryakancana dibuat ruang parkir one space one car, sehingga dapat dikorporasi dengan ruang yang menyerupai sirip naga.
“Jadi di sirip naga itu bisa dibangun PJU, kursi-kursi, tempat sampah, hydrant dan lubang utilitas,” tambah dia.
Selain itu, warga juga meminta agar pemerintah membangun celukan di 18 titik dengan lebar lima meter dengan kemiringan yang disesuaikan. Sehingga pemilik mobil bisa memasukan kendaraan ke dalam rumah.
“Celukan itu tripel fungsi, bukan buat parkir mobil, parkir motor. Tapi untuk area droping penumpang, loading dock. Sehingga tak mengganggu jalur cepat,” paparnya.
Mardi menegaskan bahwa kaidah penataan kota pusaka harus dijaga karena wilayah tersebut harus tetap memiliki brand yang menarik. Ia juga mengaku bahwa saat pedestrian sisi barat dibangun, warga sama sekali tidak dilibatkan secara teknis dan lintas kajian.
“Tiba-tiba pas dibangun sudah ada jalur sepeda dengan tinggi 30 cm. Padahal, saat diskusi dengan warga tak ada istilah pedestrian dilebarkan dan ditinggikan. Yang ada adalah revitalisasi untuk efisiensi kawasan. Makanya pas sudah jadi kami kaget,” ungkapnya.
Mardi juga mengaku telah meminta gambar konstruksi dan RAB, namun hingga kini belum diberi oleh instansi terkait. “Kita sudah minta tapi ya belum dikasih,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Atty Somaddikarya mengatakan, apabila melihat dari Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tebtang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 disebutkan bahwa jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 kilometer perjam dengan lebar jalan paling sedikit 11 meter.
“Nah, Jalan Suryakancana ini masuk dalam jalan arteri sekunder, kenapa ketika pedestrian dibangun hanya menyisakan jalan selebar tujuh meter. Ini jelas menabrak perda, kan perda RTRW belum ada revisi,” ungkap Atty.
Politisi PDIP itu juga menyatakan, pembangunan pedestrian Suryakancana menyisakan polemik lantaran tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada warga. Warga juga nggak setuju soal kebijakan membuat parkir paralel karena pasti akan timbul kemacetan.
“Mereka ingin parkir dibuat silang atau sirip naga dan adanya celukan yang bisa dibuat tiga fungsi. Yaitu, untuk loading dock, parkir motor, dan droping penumpang. Selain itu ketinggian pun harus disesuaikan, jangan sampai yang punya kendaraan tidak memasukan mobilnya ke dalam,” ungkapnya.
Atty menegaskan bahwa kawasan Suryakancana tidak bisa dicap sebagai kawasan bisnis semata. Karena pada historisnya Suryakancana adalah area pemukiman yang juga dipergunakan untuk tempat usaha. “Saya ini besar di daerah tersebut. Dari kecil itu Suryakancana adalah pemukiman,” tegas dia.
Lebih lanjut, kata Atty, anggaran APBD senilai Rp14 miliar yang diperuntukan untuk pembangunan pedestrian harua mwmberi dampak positif bagi warga sekitar. “Kalau sampai melumpuhkan perekonomian warga, justru harus memajukan. Kalau sampai mematikan ekonomi masyarakat, PDI Perjuangan siap pasang badan,” ucapnya.
Terpisah, Camat Bogor Tengah Agustian Syach menyatakan, warga tak menolak adanya pembangunan pedestrian. Namun, mereka keberatan dengan desain pedestrian yang lurus dengan lebar 3,5 meter.
Masih kata Agu, keberatan warga karena takut kalau desainnya demikian, usahanya akan sepi dan lain sebagainya. Padahak kata dia, justru pelebaran trotoar suoaya usaha mereka ramai.
“Akhirnya kami akomodir parkir dan mengubah konsep pedestrian.l dari 3,5 meter menjadi 2,5 meter. Warga inginnya memakai sirip naga yang menjorok ke jalan. Setelah dihitung malah jadi lima meter,” katanya.
Agus menuturkan, setelah minta kajian teknis ke dinas terkait usulan warga tersebut, ternyata tak memungkinkan dsri sisi keamanan karena konsep tereebut tak pernah diterapkan dimanapun.
“Akhirnya kami siapkan celukan untuk parkir motor dan loading dock, terutama di toko-toko yang butuh bongkar muat. Celukan itu nantinya mempunyai lebar 1,5 meter, konsep ini sudah dijalankam di proyek pedestrian tahap satu,” imbuhnya.
Agus juga mengatakan bahwa pada hari ini pihaknya akan kembali bertemu dengan warga untuk membahas permasalahan tersebut. (*)
