Harian Sederhana, Bogor – Ketua Fraksi DPRD dari Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengaku sangat heran kenapa selalu ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA pada APBD Kota Bogor.
Padahal, lanjutnya, masyarakat di bawah sangat butuh sekali dibuatkan program, pemberdayaan, pembinaan dan lain sebagainya terutama di bidang Ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang menjadi hak dan kebutuhan dasar Warga.
Atty menyebut, pemangku kebijakan dirasa kurang begitu memperhatikan warga masyarakat nya, terutama warga pelosok atau pesisiran yang berada jauh dari Balaikota. Atty mengaku perihatin dengan kondisi warga seperti itu, terutama jika dalam keadaan kepepet dan terdesak kadang warga tidak segan meletupkan amarahnya dengan menyumpah serapah.
“Kejadian apapun itu tidak ada yang tahu kapan dan dimana akan terjadi, dari itu seyogyanya pemangku kebijakan hadir dan beri program serta pembinaan yang merata, jangan diseputar perkotaan aja. Kalau di perkotaan udah gak ada program kok malah terkesan acuh, yang ada SILPA lagi SILPA lagi, kan aneh,” ujar Atty saat ditemui disekitaran Kota Bogor, Selasa (9/7/2019).
Salah satu program yang kini sangat di butuhkan oleh warga, Atty meyebut, warga sangat menginginkan adanya mobil operasional yang bisa digunakan secara umum oleh warga di setiap kelurahan, khususnya untuk membawa atau menjemput warga yang sakit ke rumah sakit.
Atty mengatakan, warga di 68 Kelurahan yang ada di Kota Bogor, mayoritas hingga 90 persen memberikan aspirasi itu kepada Wakil Rakyat di Parlemen.
“Mereka sangat menginginkan adanya Ambulance warga, karena hampir setiap hari selalu ada aja warga yang membutuhkan kendaraan operasional umum itu dan setiap Reses kita, warga selalu mempertanyakan itu,” beber Atty.
Dengan demikian, sebagai wakil rakyat yang kini terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Bogor, Atty menegaskan akan terus mengawal dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut, terutama yang manfaatnya sangat signifikan terasa di seluruh lapisan masyarakat.
“Itu akan saya jadikan skala prioritas, daripada APBD terus-terusan ada SILPA kan mending kita penuhi apa yang menjadi kehendak dan kebutuhan warga masyarakat itu,” tegas Atty.
Selain itu, Atty pun berharap permasalahan lainnya di dunia pendidikan harus segera juga dibuat kebijakan yang pro rakyat, terutama bagi siswa miskin yang permasalahannya dari dulu sama dan terbilang akut.
“Yang kedua permasalahan siswa miskin, yang mana saya berharap ijasah siswa miskin untuk di tebus dengan APBD dan tidk ada lagi cerita ijasah belum di terima sebagai haknya karena kendala tunggakan SPP,” pungkas Atty.
(*)
