Harian Sederhana, Bekasi – Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jawa Barat, Tri Budi Rochmanto mendatangi Kota Bekasi, Selasa (27/08).
Korsupgah KPK menggelar pertemuan dengan pemerintah Kota Bekasi di Aula Nonon Sonthanie, Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi didampingi Sekda Kota Bekasi, Renny Hendrawati dan dihadiri Inspektur Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro, Kepala BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad serta sejumlah OPD.
Tri Budi Rochmanto menyampaikan, kedatangan KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi pencegahan korupsi dan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kota Bekasi.
“Ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievaluasi, mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah,” jelasnya saat ditemui usai menggelar pertemuan.
Dikatakannya, untuk Kota Bekasi capaian semester satu mencapai 79 persen. Angkat tersebut sudah baik dan harus terus dipertahankan. Namun, ada beberapa yang harus ditingkatkan diantaranya mengenai aset yang harus disertifikatkan.
“Dari 2668 baru hanya sekitar 200-an yang sudah disertifikatkan. Tadi Pak wali juga sudah menargetkan dalam tahun 2019 ini akan ada 750 yang akan disertifikatkan. Ini kita dorong untuk dilakukan agar tercatat dengan baik dan rapih,” ujarnya.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyebutkan keberhasilan ini tak lepas dari beberapa sistem dan regulasi yang sudah termaksimalkan di Kota Bekasi. Wali Kota bertekad agar Kota Bekasi dapat menjadi yang terbaik untuk Monitoring Center of Prevention (MCP).
“Kita akan terus pertahankan yang terbaik, dan terus lakukan evaluasi,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Kota Bekasi akan mengikuti arahan yang sudah diberikan KPK. Mulai dari penguatan kelembagaan, hingga penguatan sumber daya manusia.
Dikatakannya, saat ini, transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan sebuah keharusan. Di luar hal tersebut, kehadiran teknologi juga tak bisa terelakan. Teknologi bisa menjadi alat penunjang agar menghadirkan kemudahan, kecepatan, serta keterbukaan dalam pelayanan masyarakat. (*)
