Harian Sederhana, Bekasi – Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja diminta menentukan kebijakan terkait munculnnya tiga nama setelah dilakukan open bidding (lelang jabatan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.
“Seharusnya bupati memanggil tiga nama peserta open bidding dan memilih salah satunya untuk mengisi jabatan yang dilelang,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Kamis (24/10).
Aria mendesak Bupati segera menentukan kebijakan, dan mengisi jabatan-jabatan lowong di OPD, agar roda pemerintahan berjalan maksimal.
Sementara H Apuk Idris Ketua MPC Pemuda Pancasila menilai Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu terlihat belum ditetapkan hasil Uji Kompetensi/Open Bidding di tiga dinas dari lima dinas yang dilelang Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Ditambah lagi katanya, banyaknya posisi jabatan eselon 3 dan 4 dibiarkan kosong. Hal ini berdampak mandeknya pembangunan di segala sektor yang akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi.
Apuk meminta kepada Bupati segera menentukan pilihan hasil Open Bidding dan mengisi jabatan yang kosong di setiap SKPD. Hal ini agar pembangunan bisa berjalan.
“Bayangkan, di triwulan terakhir ini penyerapan anggaran APBD 2019 baru sekitar 35 persen, ini sangat saya sesalkan dengan sikap Bupati Bekasi seolah tidak mengerti atau memang bingung dalam menentukan pilihan. Sehingga sikap diamnya itu berdampak terhadap penyerapan anggaran yang akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Apuk.
Dikatakan Apuk seharusnya Bupati cepat tanggap dan berani menetapkan pilihan terhadap peserta Open Bidding yang sudah lama selesai dilaksanakan pantia yang ditunjuk. Agar kekosongan posisi jabatan kepala dinas bisa segera diisi pejabat definitif. (*)
