Harian Sederhana, Bogor – Ambruknya sopi-sopi yang meimpa plafon ruang paripurna gedung DPRD Kota Bogor terus menuai sorotan berbagai pihak, tak terkecuali dari kalangan pengamat Konstruksi Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Purwanto.
Dia mengaku sudah memprediksi, bahwa peristiwa ini akan terjadi pada gedung DPRD Kota Bogor sejak dua tahun silam. Dan menurutnya, ambrolnya atap gedung wakil rakyat itu adalah bentuk dari keteledoran para pihak.
Pihak yang dimaksud dirinya antaralain mulai perencanaan, kontraktor, pengawas konstruksi dan sekaligus menunjukkan kebobrokan Dinas seperti penyelenggara jasa kontruksi bagian LPSE Kota Bogor, dan bagian pengawas bangunan Pemkot Bogor Bogor
“Masing-masing telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Ini bagian plafon, semestinya perencanaan menggunakan bahan dari galvanis minimal ketebalan 0.45,” kata dia, Selasa (29/10).
Menurut dia, pihak utama yang harus bertanggungjawab adalah pengawas konstruksi. Lihat “medical” record apakah semua pelaksanaanya sudah sesuai bestek.
“Saya masih sangsi jika perencanaan bangunan DPRD salah perencanaan, namun jika benar perencanaan salah dalam mendesain konstruksinya maka dinas terkait plat merah harus bertanggungjawab,” jelas dia.
Masih kata dia, kejadian ini tidak akan terjadi, jika para penyelengara kontruksi bekerja sesuai kaedah yang berlaku. Terlebih, dinding samping atas luar roboh , karena konstruksi nya atap yang dipilih jauh dari rasa aman.
“Ini perencanaan bisa di kategorikan lalai, karena tidak memberikan desain yang aman. Kalau angin yang di salahkan ya keliru, dalam perencanaan beban akibat angin sudah ada rumusnya,” paparnya.
Dia menjelaskan, bahwa dana Rp72,7 miliar bukan uang sedikit, semestinya penanganan pembangunannya juga sudah kelas wahid. “Tapi dilihat dari konstruksi dindingnya tidak menggunakan standar konstruksi dinding luar . Pembesian dan dindingnya tidak sesuai peruntukan,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, dalam kejadian ambruknya plafon gedung dewan memang karena hujan dan angin kencang di wilayah Kota Bogor.
Tapi kata dia, perlu di ingat, gedung dewan yang megah itu dibangun dengan anggaran sangat besar. “Jadi apakah ketika dibangun sudah sesuai dengan spesifikasi bangunan dan sesuai dengan perencanaannya,” kata Jenal.
Politisi Gerindra itu mempertanyakan kinerja pengawasan dilapangan. Kinerja konsultan pengawas yang harus memastikan proyek bangunan itu dikerjakan sesuai dengan spek dan perencanaan serta kelayakannya seperti apa.
Menurut dia, sebuah bangunan gedung apalagi ini gedung publik, sesuai dengan Permen PU no 25 tahun 2007 harus mempunyai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan.
“Nah, bagaimana dokumen itu bisa terbit kalau gedung itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat kelayakannya. Bagaimana Pemkot dalam hal ini Dinas Wasbangkim atau yg sekarang menjadi Disperumkim, bisa menerbitkan SLF itu kalau ternyata kondisi gedungnya seperti ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, sebagian atap ruang Paripurna yang berada di lantai empat gedung DPRD Kota Bogor, ambruk pada Sabtu, sore 26 Oktober 2019. Akibat kejadian itu, meja hingga kursi pimpinan sidang rusak tak berbentuk lagi setelah tertimpa material plafon dan dinding tembok yang berada di lantai lima.
Gedung DPRD berlantai lima yang dibangun PT. Trita Dea Addonic Pratama ini rampung akhir 2017 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp69,7 miliar.
Per 1 April 2019, Sekretariat dan anggota DPRD resmu menempati gedung baru yang berlokasi di bilangan Jalan Pemuda, Tanah Sareal dari tempat semula di Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah. (*)
