Harian Sederhana, Bogor – Kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam menetapkan kepala dinas kembali menjadi kontroversial, pasalnya Politisi PAN itu memilih ASN dari eksternal dalam proses penetapan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dilalukan melalui tahapan open bidding.
Seperti diketahui, baru saja Bima melantik Kepala Bapenda Deni Hendana yang berasal dari Kota Depok. Dan kebijakan tersebut menuai sorotan berbagai pihak.
Menyikapi hal itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yus Fitriadi menilai langkah tersebut menunjukan bahwa terdapat indikasi ketidakpercayaan kepala daerah terhadap ASN Kota Hujan.
“Saya melihat ada tiga kemungkinan. Pertama adalah relasi emosional, kawan ataupun apalah bisa dikendali. Kedua adalah, tidak ada ASN di Kota Bogor yang dipercaya oleh walikota, entah katena kinerja, etika atau perilaku,” kata Yus kemarin.
Ketiga, kata Yus, kemungkinan terdapat orientasi politik dari kepala daerah terkait langkah memilih ASN dari luar daerah. Selain itu, opsi mendatangkan pegawai dari luar, sama saja mengkhianati SDM lokal.
“Saya bingung, masa iya tidak ada SDM lokal yang mumpuni dan mampu menjembatani orientasi politik walikota. Jangan khianati SDM lokal,” jelasnya.
Seharusnya kata dia, kepala daerah memiliki keberpihakan yang konkret terhadap masyarakat lokal. Dia menjelaskan, memang memilih ASN dari luar daerah tidak melanggar aturan, tapi ada etika yang disebut kemudian Kebijakan lokal.
“Terdapat dua imbas akibat langkah walikota tersebut. Pertama, akan ada masalah psikologis dan bisa membuat ASN lokal tidak percaya kepada pimpinan. Yang kedua bisa saja pejabat yang diimpor dari luar daerah dibully oleh ASN Kota Bogor,” katanya.
Yus menuturkan, impor ASN seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yang tidak dimiliki oleh daerah. Misalnya, pemerintah mendatangkan ahli teknologi, nuklir dan lingkungan hidup.
“Jangan sampai ada persepsi publik yang menyebut walikota tak percaya dengan bawahannya,” tuturnya.
Sementara Anggota DPRD Fraksi PPP, Saeful Bakhri mengatakan, mengangkat pejabat dari luar daerah sebenarnya sah-sah saja. Namun kata dia, di sisi lain langkah itu juga bisa ditafsirkan sebagai ketidakpercayaan kepala daerah atas ASN di lingkungannya.
“Dengan penunjukan pejabat dari luar daerah, kepala daerah semakin melegitimasi bahwa kebijakan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari Baperjakat,” kata dia.
Jadi lanjut dia, semuanya hanya sebatas formalitas belaka. “Yang jadi pertanyaan saya dengan kebijakan tersebut, pola pengembangan karir ASN lokal seperti apa ke depannya,” ujar dia.
Saeful menegaskan bahwa kebijakan ‘mengimpor’ ASN dapat berimbas negatif bagi pengembangan karir pegawai lokal. Apalagi dari informasi bila pejabat yang dipilih sebelumnya tak mampu mencapai target kinerja di institusi sebelumnya.
“Pertanyaannya kenapa diimpor kesini (Kota Bogor)? Apakah bisa membawa Kota Hujan lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad yang menyatakan, jika penempatan pejabat baik eselon berapapun merupakan hak prerogatif kepala daerah.
Kendati demikian, kata Bagus, pimpinan seharusnya bisa melihat track record sebelumnya. “Dalam kasus ini, apakah walikota, wakil walikota, sekda serta jajaran lainnya menelisik hal seperti ini,” kata Bagus.
Karena lanjut pria mantan aktivis HMI itu, tak tercapainya target di tempat sebelumnya dikhawatirkan terjadi di Kota Bogor di masa mendatang.
“Perlu diingat jika target-target sebelum kepala yang baru ini masuk selalu tercapai, bahkan melewati target. Jadi, kerjanya jangan leha-leha,” pungkas Bagus. (*)
