Harian Sederhana, Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara resmi menunda uji coba sistem kanalisasi 2-1 di Jalur Puncak hingga akhir November atau awal Desember 2019.
Hal ini dikemukakan saat Pemkab Bogor mengadakan rapat bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Kepolisian Resort Bogor di Ruang Rapat Bupati, Jalan Raya Cibinong, Kamis (31/10).
Artinya, pada 3 November nanti arus lalu lintas Jalur Pucak kembali menggunakan sistem buka tutup yang lebih dikenal dengan sistem satu arah atau one way.
Pada rapat bersama tersebut turut hadir Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Sarifah Sofiah, Plt Kadiskominfo Kardenal, Kasatlantas Polres Bogor AKP Mumammad Fadli.
Selain itu hadir perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, Kompol Eka Permatasari dan perwakilan Dinas Perhubungan Jawa Barat, Bambang Hermawan. Sementara Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin hanya membuka rapat lalu pergi.
Kepala Bapeddalitbang Kabupaten Bogor, Sarifah Sofiah mengatakan penundaan uji coba sistem kanalisasi 2-1 itu berdasarkan arahan Bupati Bogor. Namun, sistem kanalisasi itu akan tetap dilakukan. “Meski menemui kendala saat uji coba pertama, kita tidak boleh menyerah,” kata Sarifah.
Hal itu dilakukan karena jika sistem one way terus berlanjut maka yang terkena dampak adalah masyarakat di kawasan sekitar. Mobilitas masyarakat terganggu dengan one way.
Penundaan uji coba sistem 2-1, kata Sarifah, didasari pada 3 November sebanyak 273 desa yang ada di Kabupaten Bogor secara serentak menggelar pilkades, termasuk beberapa desa yang ada di kawasan Puncak. “Pemerintah dan kepolisian konsentrasi memantau jalannya pilkades makanya uji coba ditunda,” ujar Sarifah.
Selain itu Pemkab Bogor juga masih menunggu konfirmasi dari Kementrian PUPR terkait penyelesaian pembangunan infrasruktur di Jalur Puncak. “Info yang kami terima, pembangunan jalan sepanjang 5 km di Jalur Puncak akan selesai pada awal Desember,” tuturnya.
Lebih jauh Sarifah menerangkan Pemkab Bogor, BPTJ dan seluruh pihak terkait akan melakukan rapat internal untuk membahas kelanjutannya pada minggu ini. Sementara itu, statistik data sistem lalu lintas di Jalur Puncak hingga awal Desember adalah menggunakan rekayasa one way.
“Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 12.00 one way untuk ke atas, sementara pukul 14.00 hingga 19.00 one way ke bawah. Sisanya arus lalu lintas normal,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris BPTJ, Hindro Surahmat membenarkan uji coba sistem pengganti sistem buka tutup jalur atau one way ditunda hingga Desember 2019. Penundaan sistem kanalisasi dilakukan setelah BPTJ melakukan rapat dengan Pemkab Bogor dan Kepolisian setempat di Kantor Bupati.
“Hasil rapat tadi kami sepakat pelaksanaan uji coba kedua ditangguhkan dan akan dilaksanakan awal Desember mendatang,” ujar Hindro Surahmat.
Dia membantah penundaan uji coba kanalisasi 2-1 tersebut dikarenakan perencanaan yang kurang matang. Dia mengaku sebelum diuji pihaknya bersama stake holder terkait sudah melakukan rapat sebanyak sembilan kali dengan beberapa kali survei lapangan.
Menurut Hindro, ada beberapa faktor yang menyebabkan uji coba sisten kanailsasi 2-1 ditunda. Pertama, karena berbenturan dengan jadwal pencoblosan pilkades di Kabupaten Bogor. “Yang dikhawatirkan terjadi pergerakan massa. Itu kita hindari,” kata Hindro
Kedua, belum selesainya proyek pelebaran jalan di Jalur Puncak sehingga menjadi hambatan pada saat uji coba kanalisasi kendaraan. Bahkan, masih ada sejumlah tiang listrik maupun lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berdiri di bahu jalan dampak adanya pelebaran jalan.
“Hambatan lainnya yang harus segera diselesaikan yaitu penyempitan jalur atau bottleneck di beberapa ruas jalan dan parkir liar. Tapi kami berharap sebelum tanggal itu sudah selesai, termasuk pelebaran jalan supaya kita bisa lakukan uji coba secepatnya,” terang Hindro.
Hindro mengaku uji coba kanalisasi pertama pada 27 Oktober kemarin dinilai belum berhasil. Beberapa hambatan tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan dari kedua arah di Jalur Puncak. Kondisi ini membuat pihak kepolisian melakukan diskresi dengan memberlakukan satu arah ke Jakarta.
“Dari beberapa temuan sebelumnya kita rumuskan kembali teknis di lapangan seperti apa. Apakah uji coba nanti dilaksanakan hari Sabtu atau Minggu dan sistemnya 2:1 atau sebaliknya itu nanti dibicarakan lagi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, penerapan sistem uji coba kanalisasi 2-1 pada Minggu (27/10) ternyata masih belum dapat menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan di Jalur Puncak. Pasalnya, kemacetan justru semakin parah dan waktu tempuh bisa dua kali lipat dari saat diterapkannya sistem satu arah atau one way di kawasan tersebut.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku kalau prediksinya terkait penerapan sistem itu meleset. Dirinya tidak memprediksi kalau yang turun dari Puncak Pass-Simpang Gadog ternyata lebih besar. Hal tersebut diungkapkannya selepas Sertijab Kalapas Kelas IIA Cibinong di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (29/10).
“Kita juga tidak memprediksi kalau yang turun lebih besar. Ya mungkin agak meleset ya tapi bukan kurang prediksi, tapi meleset,” tutur Ade Yasin.
Meskipun ada permasalahan saat uji coba, Ade Yasin mengaku telah menyiapkan sistem 2-1 supaya berjalan lancar. Ade menyebut kegagalan kanalisasi 2-1 lantaran kurangnya kedisiplinan masyarakat. “Mungkin kurang sosialisasi ya, belum menyeluruh. Dan kedisiplinan yang ingin buru-buru, semua ingin buru-buru,” kata Bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Bogor ini menyebut kurangnya kesadaran kedisiplinan para pengendara dapat terlihat dengan banyaknya traffic cone yang jatuh. Jatuhnya traffic cone ini disebabkan padatnya arus lalu lintas.
“Jadi ada yang berdesakan, traffic cone ditabrak, terus juga petugas kesulitan ketika kondisi padat, traffic cone tidak bisa dipindah sehingga stuck,” imbuh Bupati.
Bupati menerangkan berbagai permasalahan yang ditemukan saat uji coba pertama menurutnya harus dikaji lebih mendalam. Segala persiapan pun harus dilakukan secara matang.
Karena itu, Bupati meminta kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) serta Kementerian Perhubungan untuk mengundurkan uji coba yang rencananya akan dilakukan pada Minggu, 3 November 2019. Hal ini agar permasalahan yang terjadi pada uji coba pertama tidak kembali terjadi.
“Saya minta kepada BPTJ dan Kementerian Perhubungan untuk mengundurkan (uji coba kanalisasi 2-1-red), sekalian persiapan lebih matang,” kata Ade.
Bupati mengatakan, pelebaran Jalan Raya Puncak sampai saat ini belum kelar. Ditambah lagi ada penyempitan beberapa ruas jalan dan solusinya belum ditemukan. Untuk itu, ia tidak ingin uji coba sistem kanalisasi 2-1 menjadi tidak maksimal saat diterapkan kembali pada Minggu, 3 November 2019.
Bukan itu saja pada waktu bersamaan rencana uji coba kanalisasi 2-1 tersebut Kabupaten Bogor akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pikades) serentak di 273 desa.
“Ada pilkades di 273 desa. Sehingga saya dan Pak Kapolres kemungkinan akan memantau situasi di wilayah sehingga tidak bisa turun ke sana (uji coba kanalisasi 2-1 di Jalan Raya Puncak-red),” imbuhnya.
Meskipun meminta pengunduran uji coba sistem itu, Bupati belum bisa memastikan kapan waktu untuk diberlakukannya kembali uji coba kanalisasi 2-1 di Jalan Raya Puncak. Ade hanya menjawab permintaan untuk mengundurkan jadwal uji coba kedua akan dirapatkan.
“Belum tahu karena nanti dirapatkan dengan pihak BPTJ dan Kementerian Perhubungan,” katanya.
Politisi senior PPP ini menegaskan kalau uji coba kanalisasi 2-1 di Jalan Raya Puncak adalah untuk kepentingan masyarakat dan tidak dipaksakan. “Uji coba (di Jalan Raya Puncak-red) itu tidak dipaksakan, sistem 2-1 ini manajemen pengaturan lalu lintas yang dibuat untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (*)
