Harian Sederhana, Cikarang – Minimnya penyerapan pada salah satu OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi akibat kosongnya jabatan kepala pada dinas tersebut. Selain itu ada dugaan permainan yang dilakukan para kabid sehingga penyerapan anggaran kegiatan tidak berjalan secara maksimal.
Hal itu disampaikan Ketua Gapensi Kabupaten Bekasi, Wasju Juanda saat berbincang di ruangannya.
Wasju menilai permainan yang dilakukan panitia pada Dinas PUPR terlihat sangat kasar, dimana kabid-kabid bermain dengan para rekanan yang notabene bukan orang Bekasi. Sehingga sangat merugikan rekanan orang Bekasi, yang seharusnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi, justru hanya sebagai penonton.
Selain itu, dalan pengakuan Wasju dirinya pun ketika ikut di salah satu kegiatan lelang pada Dinas PUPR justru dikalahkan. Padahal apa yang dipersyaratkan dalam kelengkapan dokumen dan penawaran yang dibuat paling rendah.
“Hal ini yang menjadi kecurigaan terhadap panitia dinas dan pihak Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena hampir semua kegiatan infrastruktur bangunan dikuasai rekanan luar Bekasi,” keluhnya.
Wasju berharap agar Bupati Eka Supria Atmaja secepatnya mengisi kekosongan jabatan kepala dinas pada dinas PUPR tersebut. Namun ia minta semua kabid-kabid di dinas tersebut juga turut sirombak dengan diganti orang baru.
“Kalau cuma posisi kepala dinasnya aja yang dirombak tetap tidak akan mempengaruhi perubahan terkait keterbukaan dan transfaransi dalam proses penentuan hasil lelang, ucapnya,” ucapnya.
Masih menurut Wasju dirinya akan melakukan audiensi bersama pengurus Gapensi ketika posisi jabatan kepala dinas PUPR sudah ditetapkan dan pihaknya pun akan melakukan dalam sebuah pertemuan mengundang semua asosiasi yang ada di Kabupaten Bekasi agar lebih kompak.
“Karena kalau di intermal rekanan tidak kompak gimana mau menghalau rekanan dari luar Bekasi. Seperti di daerah- daerah lain,” tegasnya.
Sementara Ergat Bustomi Ketua LSM Kompi menyikapi terkait adanya salah satu rekanan orang luar Bekasi yang menguasai hampir seluruh kegiatan infrasttuktur bangunan dimenangkan.
“Ini jelas – jelas ada permainan antara pihak dinas dengan rekanan tersebut,” paparnya.
Coba bayangkan rekanan berinisial R tahun 2019 ini mendapatkan kegiatan pada Dinas PUPR sebanyak Rp 70 miliar lebih, dari hasil penelusuran pihaknya didapati enam perusahaan yang digunakan rekanan tersebut untuk memenangkan paket kegiatan khusus bamgunan.
Ergat menilai ini sudah terjadi monopoli karena telah menguasai hampir seluruh kegiatan infrastruktur bangunan dikerjakan oleh satu orang rekanan.
“Hal ini harus disikapi agar permainan ingin menguasai yang dilakukan pihak dinas dan rekanan harus dibongkar kalau perlu kami akan melakukan aksi demo ke dinas,” jelasnya. (*)
