Harian Sederhana, Bekasi – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi seolah menunggu Bupati Bekasi terkait pemisahan asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi. Kesan tersebut setidaknya tergambar dalam statemen singkatnya yang disampaikan pada harian Sederhana melalui pesan Whatsapp.
Ucapan politisi Partai Golkar itu, menjawab pertanyaan yang diajukan terkait rencana pemisahan asset.
Namun saat ditanya perihal statemen bupati yang mengaku bahwa pihak Kabupaten justru menunggu Pemerintah Kota Bekasi, mantan Wakil Walikota Bekasi itu hanya mengatakan tunjukan statemen bupatinya. Dan saat ditunjukan, Pepen tidak menjawab pesan singkatnya.
Terpisah, Ketua komisi 1 DPRD Kota Bekasi Abdul Rojak, mengaku, pihaknya akan mencari tau faktor penyebab berlarutnya proses pemisahan asset PDAM Tirta Bhagasasi.
“Atau jangan-jangan emang ada yang takut keilangan bancakan kalo proses pemisahan ini terjadi,” tandasnya.
Namun demikian tambahnya, untuk mengetahui hal itu, guna mencari tahu pihaknya akan memanggil dirut PDAM Tirta Bhagasasi dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
“Pemanggilan oleh Komisi 1 DPRD Kota Bekasi itu untuk menanyakan perkembangan terkait pemisahan aset sudah sejauh mana. Apalagi dari informasi yang saya peroleh, proses ini sudah lama. Akan tetapi sampai saat ini belum juga selesai,” cetusnya, Kamis (14/11).
Lebih jauh Sekretaris DPC Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya menyarankan agar pemerintah kota tidak menambahkan penyertaan modal lagi, sebelum pemisahan terlaksana.
“Buat apa ngasih penyertaan modal yang malah bakal bikin masalah pemisahan jadi gak pernah tuntas” pungkas abdul rojak
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafidz mengatakan, sebenarnya Kota Bekasi sudah lama juga untuk meminta supaya segera dilaksanakan pemisahan PDAM Bhagasasi Bekasi.
Karena kata dia, persoalan ini sudah cukup lama. Saya mengharapkan 2020 akan segera berakhir, dan komisi III siap memidiasi dengan pihak dewan Kabupaten.
Untuk itu sambung dia, Pemerintah Kabupaten untuk tidak berlarut, karena ini bisa merugikan pihak pelanggan Kota Bekasi.
“Terlebih persoalan pelayanan yang banyak dikeluhkan oleh pelanggan,” cetusnya dalam pesan singkatnya, Rabu (13/11).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi seperti dikatakan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, meminta agar Pemerintah Kota Bekasi segera menyelesaikan pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.
“Ini agar PDAM Tirta Bhagasasi sepenuhnya milik kami, kan kota juga sudah punya PDAM Tirta Patriot,” kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Selasa (12/11).
Pemisahan aset ini, kata dia, agar PDAM Tirta Bhagasasi bisa mendiri, dan diolah seutuhnya oleh Pemkab Bekasi.
Bila bicara untung rugi, kata dia, Kota Bekasi lebih diuntungkan, bila memang akan dipisahkan. Terlebih, kata dia, jaringan di Bekasi Kota sudah relatif memadai dan ditambah banyaknya pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi.
“Sementara di kami kan baru membangun jaringan dan merintis pelanggan kembali,” kata dia.
Berdasarkan hasil kajian dan penghitungan tim penilai, aset yang harus dibayarkan Pemerintah Kota Bekasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebesar Rp362 miliar antara lain delapan aset kabupaten yang ada di Kota Bekasi.
Diketahui PDAM Tirta Bhagasasi merupakan perusahaan pelat merah milik Pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi dengan komposisi besaran modal kabupaten sebesar Rp 236.550.681.158,80 atau 77,53 persen. (*)
