Harian Sederhana, Cibinong – Bupati Bogor Ade Yasin optimis dapat memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.
Dari jumlah APBD sebesar Rp 6,6 triliun, Ade katakan yakin serapan anggaran mencapai lebih dari 80 persen. Hal itu dia utarakan usai sambutan pada acara sekolah politik perempuan di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Cibinong, Sabtu (14/12/2019).
Ade menuturkan, lebib dari 80 persen target serapan anggaran Kabupaten Bogor adalah sesuai dengan proyeksi Pemkab.
Terkait masih rendahnya serapan anggaran, Ade Yasin berkilah ada sejumlah hal yang menjadi pemicunya, salah satunya masalah pencairan dana proyek.
“Rendahnya serapan ini karena banyak penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas atau pelaksana proyek pengadaan barang jasa yang belum mencairkan dana proyek pekerjaannya,” kata Ade.
Untuk meningkatkan angka serapan APBD ataupun menekan angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPa), ibu dua orang anak ini pun meminta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk ‘menjemput bola’.
“Banyak proyek pekerjaan pengadaan barang jasa yang sudah selesai namun belum dicairkan anggarannya, kepada kepala dinas teknis di sisa waktu tahun ini untuk ‘menjemput bola’ dan melayani administrasi pembayarannya,” pintanya.
Ade menjelaskan hingga saat ini jajarannya sudah memutus kontrak beberapa penyedia jasa dan akan memblack list mereka, hal ini karena progres pekerjaannya yang sangat rendah.
“Proyek revitalisasi alun – alun di Ciriung, proyek pembangunan Jalan Barengkok -Pabangbon dan lainnya menjadi penyumbang angka SILPa, bagi yang proyeknya progresnya rendah kami putus kontrak dan diajukan kepada pihak berwenang terkait agar mereka diblack list,” jelas Ade.
Ia menuturkan tidak semua SILPa berkonotasi negatif namun juga berkonotasi positif karena adanya penghematan baik terutama ketika lelang proyek pengadaan barang jasa.
“Selain SILPa positif dari penghematan lelang barang jasa, SILPa puluhan miliar rupiah untuk persiapam Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat , lalu Rp 19 miliar juga didapat dari belum bisa cairnya anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta anggaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juga masuk SILPa karena kami belum bisa mencairkan karema mereka belum dapat Nomor Induk Pegawai (NIP) dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Terpisah Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Pemkab Bogor membuat standar harga satuan pengadaan barang jasa hingga proyek – proyek fisik yang bernilai besar bisa dilelang di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020.
“Dengan dipercepat proses lelang pengadaan barang jasa ini tidak hanya bisa memperbesar angka serapan APBD, tetapi juga mengurangi resiko gagal lelang, gagal pengerjaan dan ujungnya proyek pengadaan barang jasa yang tepat waktu serta tepat harapan juga bisa membuat senang masyarakat penggunanya,” pinta Rudi. (*)
