Harian Sederhana, Depok – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tampaknya lebih serius mengawasi calon wali dan wakil wali kota dari petahana. Selain itu, Bawaslu juga mengamati gerak-gerik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini menuturkan, pengawasan yang dilakukan lebih kepada penggunaan fasilitas negara dan basis konstituen calon wali dan wakil wali kota dari petahanan yang selama ini menjadi basis suara.
“Untuk pengawasan ini kami merangkul kaum milenial di seluruh Depok untuk mengawasi perhelatan Pilkada 2020 nanti, sekarang ini sudah tahapan,” tuturnya kepada wartawan di Wisma Hijau, Kecamatan Cimanggis, Kamis (19/12).
Selain merangkul kaum milenial, Luli juga mempersilakan masyarakat Depok untuk melaporkan ke Bawaslu bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon wali dan wakil wali kota di pilkada nanti. Meskipun begitu, pelaporan yang diberikan harus ada bukti otentik.
“Kami menunggu masyarakat Depok bila ada yang lapor kecurangan dan pelanggaran selama Pilkada Depok. Tapi pelapor wajib mengisi Form A bersama bukti, nantinya akan ditindak lanjuti,” kata Luli.
Luli menegaskan, Bawaslu Depok akan menjamin keselamatan dan keamanan pelapor baik itu dari kaum milenial maupun dari kalangan masyarakat. “Kami menjamin keselamatannya dan kita akan rahasiakan identitas pelapor,” kata Luli.
Pada kesempatan itu, Luli menerangkan, pihaknya akan melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) apabila menemukan ASN yang mendukung salah satu calon di Pilkada Depok 2020 nanti. Terkait sanksi yang bakal diberikan kepada pihak ASN, Luli menegaskan kewenangan tersebut ada di pihak KASN.
“KASN yang berikan sanksi, kita hanya melaporkan saja,” imbuh Luli.
Masih ditempat yang sama, Komisioner Bawaslu Depok, Wili Sumarlin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai pemantau independen dalam Pilkada Depok 2020 mendatang.
“Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan saat Pilkada Kota Depok tanggal 23 September 2020,” kata Wili Sumarlin.
Jajaran Bawaslu baru pertama kali mengikutsertakan kalangan muda sebagai pemantau independen saat Pilkada Depok 2020. Meski begitu, kalangan anak muda juga pernah melakukan pemantauan di ajang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 lalu.
“Kami harap kaum muda ikut partisipasi mengawasi Pilkada Depok,” kata Wili.
Dia menuturkan bahwa pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menaikan partisipasi politik masyarakat. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi.
“Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih,” ujar Wili.
Sementara itu, Pradi Suprianta selaku Wakil Wali Kota angkat bicara perihal netralitas ASN. Ia mengaku pihaknya sudah mengingatkan ASN untuk menjaga netralitasnya selepas mereka punya hak pilih dalam pemilu. ASN di Kota Depok juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kita yakini mereka secara pribadi punya pilihan (dalam pilkada-red). Namun pada penyelenggaraannya, ASN tidak diperkenankan ikut dalam politik praktis. Karena tugas sahabat-sahabat ASN adalah fungsinya pelayanan dan tidak boleh terlibat (politik praktis-red),” kata Pradi.
“Pemkot Depok sudah memberikan ASN dan kami sudah diingatkan pada Desember ini agar tidak melakukan rotasi atau mutasi jabatan. Alasannya takut digunakan untuk kepentingan politik,” ujar Pradi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono juga membenarkan ASN sudah diberikan imbauan agar tidak terlibat politik praktis. Ia bahkan mengaku edaran tersebut sudah beredar sampai di tingkat kelurahan.
“ASN wajib netral dan sebenarnya tidak boleh ikut-ikutan main politik,” kata Hardiono.
Ia pun meminta kepada Bawaslu Kota Depok melapor ke KASN apabila menemukan ASN terlibat terang-terangan di Pilkada Depok 2020. “Silahkan Bawaslu melaporkan temuan-temuan mencurigakan bilamana menemukan ASN yang diduga melanggar,” ujar Hardiono.
Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli mengimbau kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya dan tidak berperan aktif dalam mengkampanyekan kandidat calon, meski ASN punya hak pilih dalam pemilu.
Doli menyebut, dalam beberapa kunjungan Komisi II ke sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, salah satu pembahasan menarik adalah netralitas ASN. Sebab, lanjut Doli, petahana akan mengikuti perhelatan pilkada dan terkadang memanfaatkan ASN untuk berkampanye.
“Kami mengimbau mereka betul-betul bekerja secara profesional. Kenapa, ASN ini kan aparat birokrasi yang tugas utamanya melayani publik. Tidak untuk ikut politik praktis, jadi siapapun yang terpilih, mereka harus tetap loyal sebagai pelayan publik,” kata Doli kepada Harian Sederhana.
Bukan itu saja, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini meminta kepada petahana yang akan mengikuti konstelasi pilkada bisa menempatkan ASN bukan sebagai pemain politik, tapi diposisikan sebagai pelayan publik yang merupakan tugas mereka.
“Kita berharap para petahana yang akan bertarung pada pilkada serentak, bisa menempatkan ASN sebagai yang betul-betul memang tugasnya, karena (tugas-red) mereka bukan untuk ikut-ikutan main politik, tapi mendorong mereka bekerja secara profesional sesuai tugas fungsinya,” tutup Doli. (*)
