Harian Sederhana – Gaya kepemimpinan setiap orang memang berbeda-beda, begitu juga kepemimpinan di Provinsi Jawa Barat. Dahulu, Gubernur Ahmad Heryawan yang menjabat selama dua periode punya catatan tersendiri bagi rakyat Jawa Barat. Kini Gubernur Ridwan Kamil yang menjadi sorotan.
Selama 2019 ini yang menjadi catatan kami di DPRD Jawa Barat khusus di Komisi 4 Bidang Pembangunan adalah :
1. Proyek Strategis Gagasan RK Menjadi Fenomenal
Sebenarnya ada banyak yang bisa disoroti di 2019 ini tetapi yang paling memuka ada dua, yaitu proyek Situ Rawa Kalong dan proyek Kali Malang. Persoalan yang muncul pertama adalah masalah kewenangan, seperti kita ketahui untuk situ dan sungai adalah kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.
Setiap kegiatan yang dilakukan di badan air harus mendapatkan izin dari pusat. Ketika perizinan belum didapat maka kegiatan tak bisa dilakukan. Kedua terkait dengan DED (Detail Engineering Desain) sungguh tak biasa dilakukan dalam pemerintahan di Indonesia. DED dibuat dari anggaran Corporate Social Responsibility (CSR).
CSR biasanya digunakan oleh perusahaan untuk tanggung jawab sosial untuk lingkungan seperti untuk permasalahan lingkungan hidup, masalah sosial kemasyarakatan dan pendidikan, oleh RK dimanfaatkan untuk membantu pemerintah provinsi membuat DED.
Kalau kami masih melihat ini tidak benar sehingga perlu pengkajian lebih mendalam tentang hal tersebut. Janji kampanye RK membuat proyek ini terlihat dipaksakan untuk dijalankan tahun 2019 ini. Dan akan berlanjut di 2020.
2. Proyek Alun-alun Kota/Kabupaten.
Persis sama dengan permasalahan nomor satu, untuk kegiatan alun-alun ini bukan kewenangan Provinsi Jawa Barat tapi APBD Jawa Barat 2019 besar-besaran membantu proyek tersebut. Termasuk persoalan DED alun-alun juga dilakukan hal sama. Dibuat oleh gubernur melalui mekanisme CSR. Memang luar biasa gebrakan RK untuk masalah infrastuktur sampai kami menilai ada hal-hal yang merupakan tugas kewajiban provinsi kurang dikerjakan.
Beberapa skala prioritas yang menjadi kewenangan dan tugas kewajiban provinsi harusnya menjadi perhatian, diantaranya :
– Daerah Irigasi (DI) dan Jaringan Irigasi Banyak yang Rusak.
Di musim kemarau 2019 ini banyak sawah yang kekeringan akibat tak teraliri dengan baik akibat DI banyak yang rusak. Ketahanan pangan Jawa Barat menjadi pertaruhan. Untuk memperbaiki DI tuntas membutuhkan anggaran sekitar Rp 150 miliar, sementara proyek strategis Jawa Barat (situ dan sungai) yang bukan kewenangan menghabiskan biaya lebih dari Rp 400 miliar.
– Pembangunan SMAN dan SMKN di Jawa Barat.
Permasalahan zonasi tahun lalu menjadi masalah besar di Jawa Barat karena di wilayah ini masih sangat kurang jumlah SMAN dan SMKN. Depok yang kita anggap kota saja masih sangat kurang apalagi kalo kita lihat kabupaten lain yang ada di Jawa Barat mungkin lebih memprihatinkan.
Kemauan RK membangun SMAN dan SMKN tidak sesemangat mewujudkan taman dan beberapa tempat untuk pariwisata. Ratusan miliar untuk proyek taman, alun-alun, pariwisata (situ-sungai-waduk), rumah dinas dan lain-lain, tak seimbang keinginan untuk membangun sekolah.
Rakyat yang akan menilai atas kerja pemimpin. Semoga catatan 2019 ini menjadi pelajaran bagi rakyat Jawa Barat untuk menilai kinerja gubernurnya. Ada catatan apalagi di 2020 ini. Mari kita tunggu. (*)
