Harian Sederhana, Bogor – Anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Kota Bogor kembali mendapat sorotan. Pasalnya, total biaya perjalanan dinas di Pemkot Bogor dan DPRD mencapai Rp108.958.075.665 untuk setahun.
Menanggapi hal itu, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jumlah anggaran tersebut sudah dirasionalisasi dari jumlah sebelumnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi apabila ada hal yang dirasa kurang pas. “Dari awal saya sempat mengkoreksi kalau anggaran itu terlalu besar. Namun, untuk dana yang sudah diparipurnakan itu telah dirasionalisasi sebelumnya,” ujar Bima, Kamis (26/12).
Menurut Bima, saat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rasionalisasi, anggaran yang paling besar dipangkas dari perjalanan dinas.
Atas dasar itu, sambung dia, pihaknya sejak jauh-jauh hari sudah menentukan perjalanan dinas kemana yang harus dilakukan dan mempunyai urgensi bagi Kota Bogor.
Ia menegaskan bahwa dana Rp 100 miliar lebih, termasuk kebutuhan perjalanan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, sambungnya, undangan rapat dari pemerintah pusat dan provinsi dibebani kepada pemerintah daerah.
“Perlu diketahui bahwa undangan dari pusat, provinsi itu juga dibebankan ke APBD daerah,” kata Politisi PAN itu.
Lebih lanjut, Bima menyatakan bahwa langkah pemerintah memverikan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat mengkritisi anggaran yang dinilai ganjil.
“Saya sudah ingatkan perjalanan dinas ini. Memang kalau ada anggaran yang ganjil harus dikritisi,” pungkas orang nomor satu di kota hujan itu. (*)
