Harian Sederhana, Depok – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok menyatakan hingga saat ini masih ada ribuan warga Kota Belimbing tersebut yang belum memiliki septic tank. Jumlahnya sendiri mencapai 8.870 rumah dan tersebar di sejumlah kecamatan.
Hal tersebut mencuat saat Kepala Disrumkim Kota Depok, Dudi Miraz memberikan pemaparan di rapat koordinasi bersama sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di Gedung Balai Kota Depok, Selasa (21/01).
“Kota Depok yang notabene berjarak hanya satu jam ke Istana Negara atau Monumen Nasional (Monas) masih ada 8.870 Kartu Keluarga yang masih belum punya septic tank,” ujar Dudi Miraz.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dudi mengatakan pihaknya menargetkan tuntas di 2023 atau 2024. Untuk jangka pendek, pihaknya telah mengajukan dana bantuan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Jangka pendek tetap kita minta bantuan dengan tidak lupa melalui APBD yang ada. Makanya ini kita dorong ke Pemprov Jabar minimal bisa diajukan di 2020 perubahan dan di 2021 melalui APBD murni,” katanya.
Adapun total anggaran yang diajukan, mencapai Rp 3,6 miliar. Nantinya satu Instalasi Pengolahan Air Limbah atau Ipal diperkirakan menelan biaya Rp 600 juta.
“Jadi nanti satu Ipal komunal bisa sampai 35-40 KK, dengan angka satu Ipal Rp 600 juta untuk tahun sekarang. Nanti diperubahan sedang usulan,” kata Dudi.
Lebih lanjut Dudi mengungkapkan, mereka yang tak memiliki septic tank adalah masyarakat dengan ekonomi rendah. Selama ini, mereka membuang limbah tersebut ke sembarang tempat.
“Jadi selama ini mereka buang air besar di saluran air, ke sungai, kadang-kadang bikin situ atau rawa kecil. Nah nanti konsepnya pipa komunal dialirkan ke masing-masing rumah dengan satu septick tank,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya terkait hal itu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun hal itu masih dirasa kurang mengingat jumlah warga yang belum memiliki septic tank cukup banyak.
“Iya ini persoalan serius karena ini menyangkut dengan Ipal komunal, kami minta bantuan juga. Sebenarnya bisa juga dilakukan oleh kami dan ada juga yang sudah kami lakukan diantaranya sosialisasi dan himbauan, terkait dengan septic tank,” kata Pradi.
Pradi berharap, DPRD Provinsi Jawa Barat bisa menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami ingin berkelanjutan dengan Pemprov setelah ada dua titik yang dilaksanakan di wilayah Pondok Cina dan Cisalak, nah kami minta dititik lain dapat suport juga dari Pemprov,” tegas Pradi.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengaku kaget mendengar pernyataan tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan berupaya mendorong permintaan anggaran tersebut ke Pemprov Jawa Barat.
“Intervensi dari provinsi berkali-kali ke Kota Depok, termasuk 2019 sudah kami beri anggaran Rp 500 juta untuk septick tank komunal di dua wilayah. Jadi kalau 2020 mau dimasukan juga sebagai usulan ya silahkan. Kami punya aspirasi yang cukup banyak juga,” kata pria yang akrab disapa IBH ini.
IBH cukup tercengang mendengar kabar ini. Apalagi pihaknya selama ini juag telah mendorong kucuran dana terkait perbaikan rumah tidak layak huni atau yang biasa disebut RTLH.
“RTLH itu kan di dalamnya termasuk atap lantai dan dinding, tapi biasanya dibangun juga septic tank. Intinya saya tergantung usulan dari dinas (Pemkot Depok),” tegas IBH. (*)
