Harian Sederhana, Depok – Situasi politik di Kota Depok jelang pelaksanaan Pilkada pada September mendatang semakin terang-benderang, meski dalam politik tak ada yang pasti dan dapat berubah dalam hitungan detik.
Setelah terbangunnya koalisi PDIP-Gerindra, Depok Tertata yang merupakan gabungan PAN, Demokrat, PPP, dan PKB, kini giliran Partai Golkar yang merapat ke PKS. Jika tidak ada perubahan hingga pendaftaran bakal calon di KPU, ketiga poros ini dipastikan dapat mengusung bakal calon wali kota dan wakil wali kotanya masing-masing.
Ketua LSM Kapok, Kasno menilai merapatnya Partai Golkat ke PKS dalam upaya membangun koalisi menghadapi pilkada sebagai sebuah langkah yang tepat. Koalisi yang terbangun dari gabungan partai ini akan menjadi kekuatan yang cukup besar.
“Dilihat dari kontestasi pilkada, kedua partai ini memiliki segmen pemilih yang berbeda. Sebagaimana diketahui, PKS yang religius mempunyai jaringan pemilih yang militan. Sedangkan Partai Golkar sebagai partai berpengalaman dengan azas nasionalisnya juga memiliki pemilih solid. Keduanya saling melengkapi dan punya kans kuat untuk menang di pilkada,” ujarnya.
Apabila keduanya bergabung, katanya lagi, di sisi parlemen juga memberikan keuntungan. Koalisi PKS dan Golkar akan berjumlah 17 kursi di legislatif. Hal tersebut sama dengan sekitar 1/3 dari jumlah kursi di legislatif. Jumlah ini cukup kuat dan kokoh sebagai benteng pertahanan, jika nantinya terjadi fenomena hak angket dan hak interpelasi terhadap siapapun yang diusung dan menjadi wali dan wakil wali kota Depok di masa yang akan datang.
“Namun apabila PKS memberanikan diri mengusung wali kota dan wakil wali kota tanpa berkoalisi dengan parpol lain, khususnya Golkar, saat menduduki kekuasaan eksekutif atau wali kota posisnya di legislatif sangat berbahaya. Ini bila terjadi fenomena hak angket atau hak interpelasi,” tuturnya.
“Langkah yang sangat tepat jika PKS dan Golkar saat ini berkoalisi, maka hasilnya 99% PKS dan Golkar sudah cukup aman di eksekutif maupun legislatif. Sementara posisi PPP, PAN, PKB, dan Demokrat, jika ingin main aman di kebijakan eksekutif dan legislatif selama 5 tahun yang akan datang maka mereka harus gabung di koalisi PKS,” imbuhnya. (*)
