Harian Sederhana, Bogor – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menambah wakil direktur (wadir) RSUD dari dua menjadi tiga kembali mendapat sorotan. Bahkan anggota mempertanyakan urgensinya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rizal Utami mengatakan penambahan jabatan strategis harua dilihat berdasarkan kebutuhan organisasi.
“Apa memang betul posisi wadir itu perlu ditambah karena sifatnya mendesak? Apakah dua wadir yang ada tidak bisa menangani pekerjaan atau permasalahan yang ada?,” ujar Rizal, Rabu (26/2).
Rizal menilai bahwa penambahan wadir akan memberatkan keuangan RSUD, yang saat ini masih dalam pengembangan.
Sebab, bila wadir ditambah, otomatis struktur bawah akan bertambah juga.
“Seperti kepala bagian dan kepala seksi. Sedangkan RSUD secara anggaran masih harus dikembangkan,” jelas dia.
Rizal menuturkan bahwa kendati RSUD saat ini sudah memiliki gedung baru. Namun, bangunan itu diperuntukan untuk menampung pasien kelas 3, dan bukan menampung pasien kelas 1.
“Kalau kelas 3 kan tidak mendatangkan income, kecuali pasien kelas 1 yang notabenenya pasien umum,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata Rizal, sevaiknya jangan dulu dilakukan penambahan wadir pada tahun ini. “Jangan dulu tahun inilah, kan harus ada evaluasi. Kan gedung anyar juga baru dioperasikan,” katanya.
Lebih lanjut, kata Rizal, sudah bukan rahasia umum, apabila adanya wadir atau direksi baru justru bakal menambah ‘gerbong’. “Kecuali kalau penambahan tenaga medis untuk peningkatkan pelayanan,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menambah jabatan wakil direktur (wadir) di RSUD Kota Hujan dari dua menjadi tiga.
Hal tersebut sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 soal perubahan nomenklatur pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpu), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan RSUD.
Pemkot pun menggelar ekspose bersama Panitia Khusus (Pansus) III DPRD di Gedung DPRD pada Selasa (25/2). Dalam kesempatan itu, anggota pansus pun tak satu suara menanggapi rencana penambahan wakil direktur. (*)
