Harian Sederhana, Bogor – Rencana penambahan jabatan Wakil Direktur (Wadir) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor terus menjadi sorotan tak terkecuali dari Majlis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bogor.
Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah MD KAHMI Bogor Dwi Arsywendo mempertanyakan, apa urgensinya dengan menambah atau mengangkat jabatan wakil direktur dari rumah sakit plat merah itu.
“Seharusnya yang di pikirkan oleh RSUD dan Pemerintah Kota Bogor itu bukan menambah wadir, tetapi memaksimalkan kerja wadir yang sudah ada, demi meningkat nya pelayanan kepada masyarakat,” kata Dwi, Kamis (27/2).
Masih kata Advokat yang berkantor di kantor Arsywendo & Partner itu, justru yang harus ditambah itu adalah menambah tenaga medis, karena itu lebih baik. Karena menambah wadir hanya 1 orang yang belum tentu dapat membuat peningkatan pelayanan.
“Kalau menurut saya penambahan fasilitas dan tenaga medislah yang lebih penting, seperti penambahan perawat yang banyak, itu akan lebih bermanfaat agar pelayanan bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Jadi kata dia, tidak ada pasien yang lambat terlayani, dan juga dapat menyerap tenaga kerja masyarakat yang memiliki keahlian di bidang medis.
Dirinya menegaskan, jangan hanya karena ada perubahan undang-undang lalu tiba-tiba pihak RSUD atau Pemkot merasa memiliki kesempatan untuk melakukan hal yg nanti nya tidak akan menjadi manfaat bagi Kota Bogor. “Semua harus melalui kajian yang komperhensif, jangan asal-asalan,” tandasnya.
Hal yang sama sebelnya diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rizal Utami, menurut dia penambahan jabatan strategis harus dilihat berdasarkan kebutuhan organisasi.
“Apa memang betul posisi wadir itu perlu ditambah karena sifatnya mendesak? Apakah dua wadir yang ada tidak bisa menangani pekerjaan atau permasalahan yang ada?,” ujar Rizal
Rizal menilai bahwa penambahan wadir akan memberatkan keuangan RSUD, yang saat ini masih dalam pengembangan.
Sebab, bila wadir ditambah, otomatis struktur bawah akan bertambah juga.
“Seperti kepala bagian dan kepala seksi. Sedangkan RSUD secara anggaran masih harus dikembangkan,” jelas dia.
Rizal menuturkan bahwa kendati RSUD saat ini sudah memiliki gedung baru. Namun, bangunan itu diperuntukan untuk menampung pasien kelas 3, dan bukan menampung pasien kelas 1.
“Kalau kelas 3 kan tidak mendatangkan income, kecuali pasien kelas 1 yang notabenenya pasien umum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Rizal, sudah bukan rahasia umum, apabila adanya wadir atau direksi baru justru bakal menambah ‘gerbong’. “Kecuali kalau penambahan tenaga medis untuk peningkatkan pelayanan,” ucapnya.
Seperti diketahui, rencana pemambahan Wadir RSUD itu menindak lanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 soal perubahan nomenklatur pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*)
