Harian Sederhana, Bogor – Memasuki masa reses perdana, Safrudin gelar tampung aspirasi hingga keluhan warga di RW 5 Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (5/3) siang. Dalam reses tersebut sejumlah aspirasi warga ditampung mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Selain itu, dia juga siap memperjuangkan ijazah warga yang masih tertahan di sekolah karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (spp).
“Ya tadi Ketua RT mengadukan, diwilayahnya banyak Ijazah yang ditahan karena menunggak SPP ke sekolah. Nanti saya akan minta RT mendata dan akan saya fasilitasi,” kata SB sapaan akrabnya ketua DPD PAN Kota Bogor itu.
Mengenai hal itu lanjut SB, Pemkot Bogor telah menganggarkan dana hampir Rp1 miliar, untuk itu dirinya akan mendesak supaya Wali Kota segera mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali).
“Ya, nanti saya akan meminta Wali Kota segera mengeluarkan Perwali sebagai landasan hukumnya. Supaya probles ijazah warga yang masih ditahan bisa diselesalikan,” ujarnya.
Masih kata Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor itu, bahwa aspirasi yang disampaikan warga memang rata-rata berkaitan dengan tugas Komisi satu. Misalnya soal jalan lingkungan, penerangan jalan hingga persoalan normalisasi kali.
Memang hampir semua aduan atau aspirasi itu berkaitan dengan tugas di Komisi satu dan rata-rata seiring dengan program prioritas Pemkot Bogor.
“Semua yang usulan-usulan warga ini seiring dengan program yang konsen dijadikan prioritas Pemkot, seperti penerangan jalan itu masuk program Bogor Caang, lalu neturalisasi juga di Pemkot lagi fokus jadi setelah tertampung nantinya akan ditindak lanjuti,” tandasnya.
Ketua RT 01 RW 05 Kelurahan Sukaresmi Muhamad Damhula membenarkan, bahwa yang disampaikan dalam reses tersebut salah satu yang fokus adalah untuk memperjuangkan ijazah anak-anak yang masih ditahan.
“Ya, ijazah ini sangan penting bagi warga, karena untuk persyaratan masuk kerja, disini ada puluhan. Semoga melalui resen ini kebutuhan warga untuk mengambil ijazah ini bisa didapat solusinya,” jelas dia.
Sementara untuk, kebutuahan infrastruktur sengaja disampaikan dalam reses, karena memang banyak pembangunan infrastruktur yang tidak masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar oleh kelurahan hingga tingkat kota. (*)
