Harian Sederhana, Cibinong – Akhir tahun 2019, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah terinovatif di Indonesia, sehingga berhak meraih Innovative Government Award (IGA) 2019.
Inovasi yang ada di kabupaten Bogor dalam upaya mewujudkan program pancakarsa yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun dan Bogor Berkeadaban.
Bahkan dalam pernyataannya, Bupati Bogor kini mengubah “branding” kabupaten Bogor menjadi The City of Sports and Tourism.
Anggota komisi II DPRD kabupaten Bogor dari FPKS, Irvan Baihaqi Tabrani sangat mendukung gagasan Bupati Bogor itu, karena Kabupaten Bogor sangat kaya akan destinasi wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata edukasi.
Namun pria lulusan Fakultas Ekonomi UMJ ini menyoroti kinerja pemerintah daerah yang dinilainya lamban dan masih jauh dari harapan. Ia mencontohkan keberpihakan pemerintah daerah dalam alokasi pengembangan pariwisata sangat kecil. Belum lagi tentang defisitnya APBD 2020 yang baru ditetapkan.
“Eksekutif kurang peka terhadap penambahan/kenaikan PAD. contoh Kabupaten Badung yang PAD-nya 6,7 triliun hampir setara dengan APBD Kabupaten Bogor, padahal wilayahnya sangat kecil jika dibandingkan Bogor. Badung, 80% dari PAD-nya bersumber dari pariwisata. Belum lagi kota Batam yang dua tahun terakhir merubah haluan menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa pertama”, jelasnya kepada harian sederhana kemarin.
Dikatakan Irvan, Bupati Bogor harus konsekuen terhadap branding barunya. Sumber daya alam yang ada di kabupaten Bogor sangat banyak, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) akan jauh lebih besar.
“Saya ingin katakan bahwa kalau saja Bupati peka dan konsekuen dengan branding barunya, maka bukan tidak mungkin, PAD kita akan jauh lebih besar karena Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Bogor sangat kaya dan sempurna,” tegas Irvan.
Ia menambahkan, untuk merealisasikan cita-cita tersebut, maka Bupati Bogor harus berani mengambil langkah cepat dan profesional.
“Yang pertama, menempatkan SKPD yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karena merekalah yang akan menjalankan program turunan dari rencana eksekutif. Kedua, merubah mindset BUMD sebagai penopang ekonomi bukan malah dijadikan ajang bagi-bagi kue terhadap timsesnya. Ketiga, merangkul dan membuka komunikasi yang baik dengan legislatif, dalam hal ini DPRD. supaya pancakarsa ini menjadi program bersama untuk kemajuan Kabupaten Bogor”, pungkasnya. (*)
