Harian Sederhana, Bogor – Terus meluasnya penyebaran wabah virus covid-19 di Kota Bogor membuat para wakil rakyat mengambil langkah. Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor telah bersepakat untuk mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar untuk percepatan penanganan wabah corona.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, R. Dodi Setiawan mengatakan bahwa anggaran Rp5 miliar yang digeser oleh dewan itu berasal dari biaya koordinasi dan kunjungan kerja (kunker) para legislator.
“Kami memutuskan untuk tidak melakukan koordinasi dan kunker ke luar daerah demi mengatasi pandemi virus corona. Nantinya anggaran itu dapat dibelikan alat pengaman diri (APD) bagi tenaga medis yang kini tengah berjuang,” ujarnya, Rabu (1/4).
Menurut Dodi, pihaknya juga berencana memanggil beberapa Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor untuk meminta agar anggaran kegiatan yang dipastikan takkan terserap digeser untuk menuntaskan permasalahan corona.
“Dalam waktu dekat ini kami akan panggil mereka. Ini semua demi percepatan penanganan Covid-19, sebab mesti ada kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan pandemi itu,” tegasnya.
Hal itu wajib dilakukan lantaran Dodi menilai bahwa penanganan Covid-19 di Kota Bogor belum maksimal, salah satu faktornya akibat terkendala anggaran.
“Memang belum maksimal penanganannya, tapi sejauh ini saya lihat pemerintah itu serius. Hanya saja perlu dicari solusi lain agar kerja dapat lebih maksimal,” ungkapnya.
Dodi juga menilai, penyebab belum maksimalnya penanganan Covid-19 lantaran hingga saat ini Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) masih berstatus Plt dengan kewenangan yang terbatas.
Atas dasar itu lanjut dia, Fraksi Partai Demokrat mendesak walikota agar segera mendefinitifkan Kepala Dinkes. Hal itu bukan tanpa alasan tetapi dengan status Plt maka kewenangannya terbatas
“Ya, terutama dari sisi eksekusi anggaran. Kalau dipaksakan, khawatir terjadi masalah di kemudian hari. Makanya kami meminta agar ada pejabat definitif, sehingga penanganan Covid-19 bisa maksimal,” tandas Odoy sapaan akrabnya politisi Demokrat itu.
Sementara Plt Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Pemkot Bogor tengah melakukan pembahasan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19.
Menurutnya, pergeseran anggaran ini tengah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal itu agar besaran anggaran untuk penanganan corona dapat terukur. “Misalnya untuk penambahan ruang isolasi serta insentif untuk tenaga medis,” ucap Dedie.
Dedie menyatakan, dalam penanganan corona banyak aspek yang harus dipikirkan, termasuk dan dialokasi anggaran untuk penanganan sisi kerawanan sosialnya. “Ya seperti penambahan komponen biaya PKH yang harus ditanggung APBD ada sebesar Rp13 milar, penyediaan sembako untuk warga miskin baru,” jelasnya.
Dedie menyatakan bahwa pendataan warga miskin baru ini harus didata dan agar tepat sasaran. “Jangan sampai warga yang sudah mendapatkan bantuan, dapat lagi,” pungkas mantan pejabat KPK itu. (*)
