Harian Sederhana, Karawang – Guna menindaklanjuti penanganan dan memutus rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar rapat kordinasi dengan kepala dan Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lapangan Plaza Pemda Karawang, Kamis (2/4).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Karawang, H Ahmad Zamakhsyari, yang akrab di panggil kang Jimmy, dengan pembahasan reposisi anggaran semua OPD/dinas untuk dialihkan ke anggaran penanganan dan pencegahan covid-19.
“Targetnya mencapai Rp 175 miliar, sedangkan berdasarkan data yang sudah masuk ke saya dari seluruh OPD sudah terkumpul hingga mencapai kurang lebih Rp.116,8 miliar,” ujar Wakil Bupati.
Dikatakan pula, anggaran Rp 116,8 miliar tersebut belum ditambah dengan reposisi anggaran budgeting Pilkada yang mencapai Rp 90 miliar.
Ditegaskannya, pelaksanaan Pilkada sudah diketahui akan diundur secepatnya pada Maret 2021, karena dampak dari wabah covid-19.
“Dari jumlah anggaran yang ada ditambah dengan tambahan anggaran lainnya, pastinya akan perubahan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.
Jimmy menambahkan, anggaran tahapan Pilkada masih bisa dipertahankan (tidak direposisi). Tetapi ada anggaran Pilkada yang bersifat teknis seperti cetak kertas suara, keamanan, pemantauan dan anggaran lainnya yang masih bisa direposisi.
“Untuk itu kita akan mengumpulkan dari efisiensi reposisi anggaran hingga mencapai minimal Rp 175 miliar, yang peruntukannya murni 100 persen digunakan untuk penanganan pencegahan penyebaran covid-19,” jelas kang Jimmy.
Selanjutnya kata kang Jimmy, selain iru nantinya akan dipergunakan pula untuk tunjangan insentif pelaku medis, serta tunjangan rakyat Karawang yang benar-benar membutuhkan. Dimana ada 287 ribu lebih rakyat Karawang yang masuk kategori miskin, 157 ribu sudah dibantu.
Sehingga ada 137 ribu yang membutuhkan dan ini akan dibantu oleh Gubernur Jawa Barat Rp 500 ribu dengan rincian Rp 150 ribu uang cash, dan Rp 350 ribu dalam bentuk sembako yang diantar langsung oleh Gojek.
“Apabila bantuan gubernur tidak cukup, maka yang Rp 170 miliar kita peruntukkan untuk melengkapi bantuan dari gubernur tersebut,” paparnya.
Sedangkan anggaran Rp 16 miliar yang sedang dalam proses pencairan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, alat tes, pemantauan, dan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Paru.
“Direncanakan kita akan lebih memfokuskan RS Paru khusus untuk penanganan Covid-19,” imbuhnya. (*)
