Harian Sederhana, Bogor – Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diberlakukan, namun commuter line di bawah PT.KAI masih melayani jasa transportasi dengan mengangkut ratusan ribu penumpang dari Kota Bogor ke Ibu Kota Jakarta.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebutkan, di tengah pandemi virus corona COVID-19. Angka penumpang kereta rel listrik (KRL) dari Stasiun Bogor masih tinggi, sekitar yakni 110 ribu orang dalam sehari.
Menurutnya angka tersebut sudah mengalami penurunan, karena sebelumnya sekitar 280 ribu penumpang perhari berlalu lalang di kereta dari Bogor ke Jakarta.
“Kemarin tercatat cuma 110 ribu. Meskipun masih tinggi, tapi sudah ada langkah-langkah,” ujar Dedie usai meninjau penerapan PSBB bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto di Stasiun Bogor, Rabu (15/4).
Dedie berharap, dengan masih tingginya angka penumpang KRL, PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) segera mengambil langkah terkait usulan lima kepala daerah yang hari ini menerapkan PSBB serentak di wilayahnya.
“Kemudian juga terkait permintaan lima kepala daerah, paling tidak menjadi perhatian dulu untuk PT KCI dan PT KAI untuk lebih mengetatkan pelaksanaan PSBB,” tambahnya.
Pria yang merupakan mantan pejabat KPK itu mengaku khawatir, dengan masih beroperasinya KRL akan membuat penerapan PSBB di sebagian wilayah Jawa Barat tidak berjalan maksimal.
Padahal lanjut dia, pemerintah sudah menggelontorkan dana besar-besaran untuk PSBB maupun sejumlah progam penanganan pandemi COVID-19.
“Jangan sampai sia-sia Pak Gubernur sudah menggelontorkan uang ratusan miliar, Pemkot menggelontorkan puluhan miliar, Pak Jokowi menggelontorkan triliunan, nanti sia-sia semua,” ucapnya.
“Kalau PSBB-nya tidak tercapai, diulang lagi diulang lagi, keuangan negara juga saya pikir tidak mungkin sekuat itu,” tutur Dedie.
Sebelumnya, Lima kepala daerah mengusulkan kepada PT KCI dan PT KAI untuk menghentikan sementara sementara operasional KRL commuter line selama 14 hari saat PSBB.
Lima kepala daerah tersebut adalah, Wakil Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, serta Bupati Bogor dan Bupati Bekasi, yang melakukan dialog dengan pimpinan PT KAI dan PT KCI, melalui video conference.
Sebwlumnya Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata minta efisiensi dalam pelaksanaan PSBB mulai penegakan sanksi dilapangan hingga pendataan bagi warga yang berhak mendapat bantuan pemerintah atas dampak wabah virus yang telah melanda 233 negara tersebut.
“Kita sudah mengeluarkan anggaran cukup besar, jadi jangan sampai karena ketidak siapan aparat, ketidak siapan penegakan perturan sehingga hasil yang didapatkan dari program PSBB ini tidak tercapai,” kata Dadang.
Politisi PDI-P itu menambahkan, keinginan dari program PSBB ini adalah kenaikan jumlah warga yang terkena Covid-19 tersebut berkurang, bahkan kalau bisa nol, atau yang sembuh makin banyak.
Masih kata Ketua DPC PDI-P Kota Bogor itu, jangan sampai jika PSBB sudah di tetapkan, anggaran sudah di turunkan sementara dilapangan petugas tidak tegas sehingga masyarakat banyak yang terus beraktfts dan berkeliaran.
“Tidak boleh lagi ada kerumunan seperti itu. Makanya perlu ketegasan dalam penertiban baik dari Polisi, TNI dan Pol PP yang dibentuk bersama oleh Pemkot Bogor,” ungkapnya.
Dia juga meminta agar pemkot segera mengeluarkan Perwali PSBB untuk jadi landasan hukum program tersebut. “Jadi perwalinya harus sudah siap, karena pelaksanaan besok, jangan smpe PSBB sudah dilakukan tapi aturannya belum ada, trus nanti penindakannya seperti apa karena dasar hukunya belum ada,” tandas dia. (*)
