Harian Sederhana, Bogor – Pandemi Corona yang terjadi di semua negara termasuk di Indonesia, ditambah dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah, membuat sejumlah tempat usaha tutup sementara.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Rizal Utami mengatakan, meski demikian kas daerah khususnya di Kota Bogor tak boleh sampai kosong karena itu.
Makanya dituntut peran yang lebih dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar bisa memberi masukan ke kas daerah. Karena di Kota Bogor masih banyak tempat usaha yang buka meski dilakukannya PSBB
“Mana dong gebrakan dan inovasinya dari Kepala Bapenda (Deni Hendana, red). Disaat seperti ini, harusnya jemput bola mendapatkan pemasukan untuk kas daerah. Dan bisa ditelisik sektor mana saja yang bisa menghasilkan pendapatan,” tegas , Politisi PPP itu, Kamis (16/4).
Pihak Pemkot Bogor, sambung Rizal, bisa memanfaatkan Bapenda untuk meraih pemasukan dan jangan hanya tergantung pada bantuan pusat serta provinsi saja.
“Dan kalau Kepala Bapenda tak sanggup untuk melakukan inovasinya dalam mendapatkan pemasukan daerah, ya jujur saja bilang tak mampu. Jangan, tak sanggup tapi bilang mampu,” ketus Rizal.
Rizal menambahkan, dalam waktu dekat Komisi II bakal melakukan rapat dengan Bapenda membahas masalah ini. Jika tidak memungkinkan bertemu langsung, maka rapat dilakukan dengan cara teleconference.
Terpisah, DPRD Kota Bogor mendorong Pemkot segera membagi tugas terkait penanganan dan dampak persebaran virus corona.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta, Pemkot Bogor mulai menaksir kerugian yang dialami akibat corona. Menurutnya penaganan corona harus menjadi konsentrasi bersama. Namun, dia mengatakan, setidaknya proyek strategis harus tetap dijalankan.
“Pastikan pengerjaan proyek yang bisa dilakukan, tetap terrealisasi dalam tenggat waktu di tahun 2020. Karena apa? Dengan belanja pemerintah yang terlaksana, setidaknya masih bisa menolong pergerakan ekonomi di masyarakat,” kata Atang.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2020 secara keseluruhan mencapai 2,5 triliun. Sedangkan, target Pendataan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,080 triliun.
“Realisasi PAD tersebut dipastikan tak akan tercapai pada tahun ini. Sebenarnya sudah bisa diketahui, karena tren setiap tahun tidak beda jauh, apalagi dihitung bulanan,” ucap dia.
Sejak Maret 2020, hotel dan restoran sudah mulai tutup operasionalnya. Karena itu, Atang meminta, Pemkot Bogor dapat menaksir kerugian selama tiga bulan ke depan termasuk, lamanya proses pemulihan.
“Artinya selama itu, pajak dari hotel, restoran dan lain-lain dihitung berapa persen yang lost dikalikan dengan 3-6 termasuk waktu mitigasinya,” ujar dia.
Dia berharap, pemkot dapat mencari alternatif lain untuk menggenjot PAD yang hilang. Diantaranya dengan mengoptimalkan sumber pendapatan lain maupun menghemat pengeluaran.
“Misalnya menekankan pada pajak penerangan jalan umum (PJU) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Atau menghemat biaya pengeluaran daerah,” pungkas Politisi PKS itu. (*)
