Harian Sederhana, Ciawi – Beberapa kepala desa di Kabupaten Bogor mengaku dilema terhadap bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 atau virus corona.
Perasaan dilematis para Kades tersebut dirasakan sejak bantuan sosial (bansos) disalurkan pada awal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek 15 April 2020 lalu.
Mereka mengaku dilema lantaran tidak meratanya bansos yang diberikan. Tidak semua masyarakat dikatakan memperoleh manfaat dari bansos tersebut, bahkan banyak warga miskin yanga ada di desa yang tidak menerima bansos tersebut.
Kepala Desa Cileungsi, Baban Subandi, mengatakan kebingungannya lantaran data warga miskin yang diajukan tidak diterima seluruhnya.
“Data yang sudah diajukan dari Pemkab Bogor ke Pemprov Jabar hanya diterima sebagian kecil, saya jadi bingung,” kata Baban, Minggu (19/4/2020).
Baban menjelaskan, dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Aparatur Desa Cileungsi, terdapat 2205 Kartu Keluarga (KK) dari total 2608 KK yang ada di Desa Cielungsi untuk diajukan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar.
Namun kata dia, hingga hari ini, Minggu (19/4) hanya 31 KK saja yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu tersebut.
“Kami masih pusing, dilema, bingung. Jumlah yang ada dengan bantuan yang diturunkan sangat tidak sesuai harapan, jauh dari ekspektasi,” tutur Baban.
Pemerintah desa Baban melanjutkan, sudah menurunkan bantuan yang berasal dari Dana Desa (DD), namun Baban mengakui DD tersebut tidak akan mampu mencukupi.
Baban menerangkan, melalui Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, besaran anggaran yang digunakan untuk penanggulangan penyebaran virus Corona ini beragam.
“Untuk Desa yang memiliki Dana Desa kurang dari Rp800 juta, maka anggaran yang disiapkan sebesar 25 persen dari jumlah dana desa,” papar Baban.
