Harian Sederhana, Bogor – Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bogor mengenai anggaran untuk penanganan Corona, jelang diluncurkannya bantuan jaringan pengamanan sosial (JPS).
Dalam forum rapat yang digelar antara legislatif dan eksekutif tersebut, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai kebijakan penganggaran untuk tanggap covid-19 ini belum matang.
Hal itu bisa dilihat dari berubahnya angka nominal yang dibutuhkan dan program yang dijalankan.
Dari paparan pada 7 april yang menyebut angka Rp334 miliar.
“Ya, lantas berubah menjadi Rp348 miliar dan terakhir kemarin pada Rapat Banggar dan TAPD menjadi Rp323 miliar,” kata Politisi PKS itu.
Selain itu, adanya beberapa perubahan anggaran pada program seperti RW Siaga Corona dan Dapur Umum yang sebelumnya dianggarkan dengan nilai Rp5,8 miliar dan Rp4,7 miliar pada paparan 7 April, malah dihapuskan.
Masih kata dia, untuk dapur umum hanya dianggarkan sebesar Rp189 juta dan ditempatkan pada pos angggaran di Dinsos. Dan menurutnya hal itu menjadi agak aneh.
“Anggarannya ratusan miliar itu untuk penguatan RW siaga corona yang kita andalkan untuk memutus rantai penyebaran corona ternyata tidak ada. Kasihan RW dan pengurus lingkungan kita kalau dibiarkan swadaya sendiri,” terangnya.
Terakhir, Atang melihat anggaran untuk JPS kurang proporsional, yaitu sebesar Rp51 miliar dari total Rp323 miliar. Ia menilai seharusnya anggaran untuk JPS diperbesar, mengingat masyarakat yang terdampak sangat luas dan sudah di rumah selama sebulan lebih.
“Mudah-mudahan Pemkot yang merencanakan pencairan pada 27 April nanti benar-benar bisa direalisasikan,” harapnya.
Hal senada diungkapkan anggota Banggar DPRD Kota Bogor Achmad Saeful Bakhri. Di berpendapat Pemkot seharusnya melengkapi dulu semua data maupun rincian anggaran yang akan dialokasikan.
