Harian Sederhana, Cikarang Pusat – Program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi dipastikan terus berjalan meski berada di tengah pandemi corona atau Covid-19. Sejumlah proyek mulai direalisasikan termasuk sejumlah pekerjaan besar.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha menyebut, mewabahnya Covid-19 cukup berpengaruh pada proses pembangunan. Pandemi itu memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar.
“Adanya kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah dari awal Februari–April 2020 ini maka kami harus ngecek ulang lagi harga-harga material. Sehingga proses menuju lelang terdapat keterlambatan,” tutur Iman, Minggu (10/05).
Selain itu, kendala lainnya yakni penyusunan ulang anggaran lantaran adanya pembiayaan untuk penanganan Covid-19.
“Ada refocusing anggaran sesuai instruksi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian karena menunggu kepastian e-katalog,” ucap dia.
Namun demikian, sejumlah kendala tersebut dapat dilalui sehingga sejumlah lelang dapat dilaksanakan. Iman mengatakan, lelang terdekat yang bakal dilakukan yakni pembangunan tiga jembatan denga nilai anggaran mencapai Rp 80 miliar.
Ketiga jembatan yang akan dilelang yakni jembatan DAM Kalimalang Pintu Air Kali Cikarang yang berada di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara senilai Rp 35 miliar, jembatan di Kampung Jarakosta Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat senilai Rp 16 miliar dan Jembatan Cibeet di Kecamatan Bojongmangu senilai Rp 30 miliar.
“Dua jembatan besar itu berada di Jalan Inspeksi Kalimalang ruas Cibitung – Tegal Gede. Jadi ruas jalan tersebut nantinya akan 100 persen menjadi dua jalur seperti ruas Tegal Gede–Tegal Danas yang sudah dua jalur. Sedangkan satunya lagi Jembatan Cibeet di Kecamatan Bojongmangu,” kata Iman.
Menurut Iman, berkas permohonan ketiga jembatan tersebut saat ini sudah masuk di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
“Berkas sudah masuk, tinggal nunggu diumumkan. Mudah-mudahan pendaftaran sudah bisa dimulai sebelum 15 Mei 2020 dan bulan Juni sudah dapat diterbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) mengingat waktu pelaksanaan jembatan besar minimal enam bulan,” ujarnya.
