Harian Sederhana, Cibinong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terpaksa menunda dan menggeser Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 Parsial karena Pandemi Covid-19, sehingga proyek-proyek pun ditunda.
Hal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan baru dan adanya klausul tertentu, seperti apabila penyebaran wabah corona makin parah maka proyek insfrastruktur bakal dihentikan dan pembayaran proyek disesuaikan presentase pekerjaan.
“Itu ditujukan agar tidak ada sanksi kepada penyedia jasa maupun Pemkab Bogor. Maka kami segera melelang 100 proyek insfrastruktur,” ucap Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor, Bambang, Minggu (10/5/2020).
Bambang mengatakan, 100 proyek insfrastruktur yang akan dilelang yakni proyek yang diprioritaskan untuk segera dibutuhkan, seperti proyek pembangunan Puskesmas dan rumah sakit serta rehabilitasi insfrastruktur di lokasi-lokasi bencana alam banjir dan longsor awal Januari lalu.
Proses lelang 100 proyek insfrastruktur itu pun akan dilakukan secara serentak hingga diharapkan porsi pengerjaan proyek itu merata kepada pihak penyedia jasa.
“Kami sengaja tidak melelang secara bertahap agar ‘kue-kue’ ini bisa merata ke banyak penyedia jasa. Harapannya tentu agar perputaran uang terjadi di lingkup masyarakat hingga ada peningkatan pendapatan masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Bogor,” tutur Bambang.
Dia menjelaskan, dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka besar kemungkinan pemenang lelang proyek-proyek insfrastruktur akan dimenangkan penyedia jasa lokal.
Meski tidak ada ketetapan yang mengatur pemenang lelang diprioritaskan bagi penyedia jasa lokal, Bambang menjelaskan dasar peraturan PSBB yang membatasi pergerakan manusia. Maka dimungkinkan saja lelang 100 atau bahkan lebih proyek insfrastruktur ini akan banyak dimenangkan penyedia jasa lokal.
“Sebabnya, mereka yang dari luar Bogor pasti harus menjalani isolasi mandiri dan menjalani rangkaian tes Covid-19 terlebih dahulu,” papar Bambang.
Sementara itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara menegaskan agar panitia pelaksanaan dapat bekerja maksimal, murni dengan hati.
Politisi Gerindra tersebut meminta agar Pemkab Bogor lebih profesional dalam menjalankan tugas, serta mengedepankan kepentingan masyarakat diatas segalanya.
“Dasarnya cuma satu, semua harus melihat apa yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Jangan sampai ada pandangan negatif dari mereka, apalagi sampai terdengar hujatan,” pungkasn Sastra. (*)
