Harian Sederhana, Cibinong – Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin membeberkan masalah data bantuan sosial yang ramai diperbincangkan jelang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini.
Problema data bansos tersebut diuraikan Ade Yasin saat menjadi sumber dalam webinar yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS),Senin (11/5/2028).
Webinar bertajuk Perspektif Daerah dan Pusat dalam Penanggulangan COVID-19: Evaluasi dan Efektivitas dibahas dimulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 12.00 WIB.
Selain Ade Yasin, webinar tersebut menampilkan tiga pembicara lainnya, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014 yang juga Guru Besar IPDN, Prof Dr Djoehermansyah Djohan.
Masalah bansos itu muncul ketika moderator Vidhyandika D. Perkasa, yang Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS bertanya soal data bansos kepada Ade Yasin.
Ade Yasin pun angkat bicara. Salah satunya terkait kesulitan yang dihadapi Pemkab Bogor. Kesulitan itu terkait dengan surat dari aparat penegak hukum yang mengatakan bahwa data penerima bansos harus berdasarkan NIK atau nomor induk kependudukan.
“Tidak semua warga Kabupaten Bogor yang sudah memiliki NIK. Pasalnya, belum semua memiliki e-KTP mengingat blanko e-KTP dari pusat yang terbatas,” kata Ade Yasin.
Apa yang dikeluhkan Ade Yasin pun dibenarkan moderator webinar, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko.
Moeldoko memberikan solusi. Yakni, NIK diganti surat keterangan dari kepala desa. Dikatakan, dalam surat itu dinyatakan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data penerima manfaat. (*)
