Harian Sederhana, Bogor – Didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya dan dua menteri, Presiden Jokowi tinjau penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Pos Jalan Juanda, Rabu (13/5).
Dua menteri yang ikut mendampingi Persiden Jokowi adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Bantuan sosial (bansos) tersebut diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) yang disalurkan melalui PT Pos.
Masing-masing kepala keluarga (KK) akan menerima bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan kedepan.
Presiden Jokowi mengatakan, proses pemberian bantuan tunai berjalan dengan baik. Pasalnya, warga tertib dan menjalankan protokol kesehatan.
“Pagi hari ini saya ingin memastikan, mengecek pembagian bantuan sosial tunai pada masyarakat. Saya lihat tadi berjalan dengan baik, antrean bagus dengan jaga jarak yang baik, semua pakai masker,” kata Jokowi.
Pada kesempatan tersebut Jokowi menyebutkan, bantuan sosial dari pemerintah sangat beragam. Selain bantuan tunai ada juga Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT dana desa, hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Jadi, kita harap bisa menjangkau 55 persen dari total penduduk kita. Baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak Covid-19,” tuturnya.
Sementara Mensos mengatakan, penyerahan bansos tunai dan pangan ini bisa berbeda tingkat kesulitannya di masing-masing daerah. Untuk wilayah Bogor yang hari ini disalurkan fasilitasnya sudah lebih memadai.
“Kota bogor lebih mudah fasilitasnya, lebih mudah. Tapi daerah lain yang medannya lebih berat mungkin baru satu tahap,” kata dia.
Dia mengaku, penyaluran bansos yang sudah dilakukan pemerintah pusat masih jauh dari kata sempurna. Kedepan, pihaknya akan terus memperbaiki data penerima dengan pemerintah daerah, sehingga yang menerima bansos adalah mereka yang benar-benar berhak.
“Kami komunikasikan jika ada warga terdampak yang belum terbantu tolong masukkan ke tahap kedua. Kami sadar tahap pertama ini masih ada kekurangan, dan ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua Insya Allah bisa lebih baik,” ujar Juliari.
Ditempat yabg sama Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, di Kota Bogor saat ini ada 159.162 KK yang terdata menerima bantuan baik DTKS maupun Non DTKS.
Untuk total khusus Non DTKS sejumlah 23.000 KK, sisanya dibantu dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
Saat ini kata Politisi PAN itu, warga bisa mengakses di aplikasi Salur (Sistem Aduan Layanan Bantuan untuk Rakyat) salur.kotabogor.go.id untuk mengecek apakah termasuk datanya atau tidak sebagai penerima bansos.
“Melalui NIK disitu akan terlihat. Warga bisa tahu juga progres serapan dari semua skema bantuan persentasenya,” kata Bima.
Jika warga belum masuk datanya di aplikasi Salur lanjut dia, maka warga bisa melakukan pengajuan, pengajuan ini kemudian bisa masuk ke tahap berikutnya. “Karena data yang sekarang pun masih kita clearshing. Sangat terbuka kemungkinan ada penerima ganda,” tandasnya. (*)
