Harian Sederhana, Depok – Perjalanan panjang melawan penyebaran Covid-19 terus dilakukan semua pihak. Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, saat ini sedang mempersiapkan diri dimulainya pemberlakuan new normal atau tatanan normal baru.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Garda Santri Kota Depok Humaidi Mufa mendesak agar pemerintah terlebih dahulu memberikan perhatian terhadap pondok pesantren. Pasalnya, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan khususnya dalam pembentukan karakter serta keilmuan sangat signifikan.
“Jangan sampai lagi-lagi pondok pesantren dianaktirikan di negeri ini, padahal secara histori juga turut andil dan berperan aktif dalam memerdekakan negera ini,” tutur Mufa yang juga Panglima Santri Kota Depok ini.
Mufa menilai, pemerintah belum serius dalam menjelaskan mekanisme pembelajaran di tengah wabah pandemi Covid-19. Pasalnya, selama ini baru mendengar pemerintah membahas pemberlakuan di ranah umum seperti kantor, lembaga pemerintahan, pasar, mal, alat transportasi dan sejenisnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah pusat, propinsi maupun daerah agar turun untuk menyelesaikan secara serius. Harapannya agar proses pembelajaran di Pondok Pesantren tetap berlangsung dengan memperhatikan protokoler kesehatan.
“Ketika pemberlakuan New Normal ini menggunakan protokol kesehatan, maka setiap pondok pesantren dituntut juga untuk dapat mempersiapkan sarana pendukung. Seperti harus menyiapkan pos kesehatan pesantren, tenaga medis, fasilitas umum yang memadai dan lain sebagainya. Nah, saat ini pesantren-pesantren kita belum siap menghadapinya. Sebab, namanya santri kan dari mana saja,” paparnya.
Hal senada diutarakan Pengurus GP Ansor Kota Depok Junaedi. Menurutnya, di masa pandemi pesantren juga kena imbasnya. Pasalnya, para santri dipulangkan dan aktivitas pesantren juga terpengaruh. Ia menambahkan, secara nasional saat ini terdapat 28.000 pondok pesantren dengan 18 juta santri dan sekitar 1,5 juta pengajar.
Sementara itu, Kemenag Kota Depok mencatat saat ini sedikitnya 150 pondok pesantren tersebar di Kota Friendly City ini. “Disinilah peran pemerintah dituntut untuk juga hadir didalamnya. Tentunya, kita berharap semua bisa teratasi dan kembali beraktivitas seperti sediakala,” tandasnya. (*)
