Oleh :
Andi Sopiandi
Mahasiswa Studi Magister Ilmu Politik
Universitas Nasional
Biznisku.id – Indonesia belum masuk BRICS pada era Presiden Joko Widodo dapat dipahami melalui kombinasi faktor geopolitik, ekonomi, diplomasi bebas aktif, serta kalkulasi strategis kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu. Meskipun Indonesia telah lama dipandang sebagai kekuatan ekonomi besar di Global South, pemerintahan Jokowi cenderung berhati-hati dan tidak tergesa-gesa untuk menjadi anggota penuh BRICS. Baru pada era Prabowo Subianto Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS tahun 2025.
Bahkan banyak pengamat internasional menilai Indonesia adalah “natural candidate” untuk BRICS. Namun, selama dua periode pemerintahan Jokowi (2014–2024), Indonesia belum mengambil langkah resmi untuk menjadi anggota penuh. Kondisi tersebut bukan terjadi karena Indonesia tidak mampu atau tidak diinginkan, melainkan lebih disebabkan oleh pilihan strategi politik luar negeri yang sangat hati-hati, pragmatis, dan berbasis kepentingan nasional.
Secara deskriptif, pemerintahan Jokowi memandang bahwa dunia internasional sedang berada dalam situasi persaingan kekuatan besar antara Barat dan Timur. Di satu sisi terdapat Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan di sisi lain muncul kekuatan baru seperti China dan Rusia yang semakin dominan melalui BRICS. Dalam konteks tersebut, Indonesia memilih untuk tidak tergesa-gesa masuk ke dalam kelompok yang secara geopolitik sering dipersepsikan sebagai tandingan Barat.
Pemerintah Jokowi lebih memilih menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan pragmatis. Artinya, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh kekuatan dunia tanpa terlihat berpihak kepada salah satu blok tertentu. Sikap ini sangat penting karena pada masa Jokowi, Indonesia sedang fokus besar pada pembangunan ekonomi nasional, terutama, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, investasi asing, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta transformasi ekonomi nasional.
Untuk menjalankan agenda tersebut, Indonesia membutuhkan dukungan investasi dan kerja sama dari banyak negara sekaligus. Karena itu, Jokowi berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan China sebagai investor besar dalam infrastruktur. Jepang sebagai mitra pembangunan dan tentunya Amerika Serikat sebagai mitra strategis dalam pasar ekspor. Sedangkan Uni Eropa sendiri sebagai mitra perdagangan, kemudian negara-negara Timur Tengah sebagai sumber investasi energi dan finansial.
Dalam situasi seperti itu, bergabung dengan BRICS pada masa Jokowi dianggap memiliki risiko geopolitik tertentu. BRICS pada waktu itu mulai dipandang dunia sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, terutama setelah meningkatnya rivalitas global antara China dan Amerika Serikat. Bahkan setelah perang Rusia-Ukraina, BRICS semakin sering diasosiasikan dengan gerakan dedolarisasi dan pembentukan tatanan dunia multipolar yang menantang pengaruh Barat.
Pemerintah Indonesia khawatir apabila terlalu cepat masuk BRICS, maka akan muncul persepsi bahwa Indonesia condong ke poros China-Rusia. Persepsi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepercayaan investor Barat, hubungan dagang dengan Eropa, kerja sama pertahanan, hingga posisi diplomatik Indonesia di kawasan ASEAN.
Padahal pada masa Jokowi, stabilitas ekonomi dan masuknya investasi asing menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh sebab itu, Indonesia memilih strategi “hedging diplomacy”, yaitu menjaga kedekatan dengan semua pihak sambil menghindari keterikatan terlalu dalam terhadap satu kekuatan global tertentu. Selain faktor geopolitik, terdapat pula faktor orientasi kepemimpinan Jokowi yang lebih domestik dibanding geopolitik global. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sangat fokus pada pembangunan konkrit di dalam negeri. Berbeda dengan beberapa pemimpin dunia yang berorientasi pada penguatan pengaruh internasional, Jokowi lebih menitikberatkan diplomasi sebagai alat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Karena itu, kebijakan luar negeri era Jokowi sering disebut “foreign policy for economic development.” Diplomasi Indonesia diarahkan untuk menarik investasi, membuka pasar ekspor, mendukung hilirisasi, serta mempercepat industrialisasi nasional. Dalam konteks ini, keanggotaan BRICS belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Pemerintah lebih memilih memanfaatkan berbagai forum global lain yang dinilai lebih netral dan inklusif, seperti, G20, ASEAN, dan forum kerja sama Indo-Pasifik.
Saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 Bali 2022, Jokowi bahkan menunjukkan posisi Indonesia sebagai “bridge builder” atau jembatan antara negara-negara besar dunia. Indonesia berusaha menjadi mediator, bukan bagian dari polarisasi geopolitik global. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan besar menjaga sentralitas ASEAN. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak ingin langkah masuk BRICS justru memunculkan persepsi bahwa ASEAN mulai terseret ke dalam rivalitas global. Pemerintah ingin menjaga posisi ASEAN tetap netral dan menjadi kawasan stabil di tengah konflik internasional.
Faktor internal birokrasi dan elit nasional juga memengaruhi lambatnya langkah menuju BRICS. Sebagian kalangan teknokrat ekonomi Indonesia masih memiliki orientasi kuat terhadap sistem ekonomi global yang didominasi Barat, seperti, IMF, Bank Dunia, WTO, serta OECD. Bahkan Indonesia pada masa Jokowi juga aktif menjajaki proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development yang identik dengan negara-negara maju Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia saat itu berusaha menjaga keseimbangan antara Global South dan sistem ekonomi internasional yang sudah mapan.
Selain itu, BRICS pada era Jokowi juga belum sekuat dan seatraktif sekarang. Sebelum ekspansi BRICS tahun 2024–2025, organisasi ini masih dianggap, belum terlalu solid, terlalu didominasi China, serta belum memiliki mekanisme ekonomi yang benar-benar mampu menandingi lembaga Barat. Karena itu, pemerintah Indonesia memilih menunggu perkembangan situasi global sebelum mengambil keputusan strategis.
Teori kepentingan nasional menjelaskan bahwa setiap negara akan mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan utama negaranya sendiri. Menurut Hans Morgenthau, kepentingan nasional terutama berkaitan dengan, keamanan negara, stabilitas politik, kekuatan ekonomi, dan keberlangsungan negara. Dalam perspektif ini, Indonesia di era Jokowi lebih mengutamakan, stabilitas ekonomi, masuknya investasi asing, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan nasional.
Karena itu, Indonesia berhati-hati terhadap BRICS agar, tidak dianggap berpihak ke blok tertentu, tidak mengganggu hubungan dengan Barat, dan tidak mengurangi kepercayaan investor global. Teori ini sangat membantu menjelaskan bahwa keputusan Indonesia bersifat rasional dan strategis demi menjaga kepentingan domestik.
Secara reflektif, dapat dikatakan bahwa Jokowi sebenarnya bukan menolak BRICS, melainkan memilih menunda keanggotaan sampai Indonesia merasa lebih siap secara ekonomi, diplomatik, dan geopolitik. Jokowi tetap membangun hubungan erat dengan negara-negara BRICS melalui kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, dan forum multilateral. Langkah tersebut menjadi semacam “jalan persiapan” sebelum Indonesia akhirnya resmi bergabung pada era pemerintahan berikutnya.
Dengan demikian, alasan Indonesia belum masuk BRICS pada era Jokowi dapat dipahami sebagai kombinasi dari, strategi politik luar negeri bebas aktif, kehati-hatian geopolitik, fokus pembangunan ekonomi domestik, upaya menjaga keseimbangan global, serta keinginan mempertahankan fleksibilitas diplomasi Indonesia di tengah persaingan kekuatan dunia yang semakin kompleks.
Politik Luar Negeri “Bebas Aktif” Jokowi yang Sangat Pragmatis
Politik luar negeri Indonesia pada era Joko Widodo merupakan bentuk reinterpretasi dari prinsip politik luar negeri “bebas aktif” yang telah menjadi identitas diplomasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Namun, pada masa Jokowi, konsep tersebut mengalami penyesuaian yang sangat pragmatis, terutama karena orientasi pemerintah lebih berfokus pada pembangunan ekonomi domestik dibandingkan ekspansi pengaruh geopolitik ideologis. Secara historis, politik luar negeri bebas aktif berarti, Indonesia tidak memihak blok kekuatan dunia tertentu “bebas” tetapi tetap aktif menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional “aktif”.
Menurut K.J. Holsti, politik luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam hubungan internasional. Dalam konteks Indonesia, politik luar negeri memiliki karakter “bebas aktif,” yaitu, bebas menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan tertentu, dan aktif menjaga perdamaian dunia serta kerja sama internasional.
Pada era Perang Dingin, prinsip ini diwujudkan melalui, Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, dan posisi Indonesia sebagai penengah antara blok Barat dan blok Timur. Namun di era Jokowi, implementasi bebas aktif berubah menjadi lebih, ekonomis, transaksional, fleksibel, dan berorientasi kepentingan pembangunan nasional. Perubahan Orientasi. dari Ideologis menjadi Ekonomi berbeda dengan era Soekarno yang sangat ideologis dan anti-imperialisme, atau Susilo Bambang Yudhoyono yang aktif membangun citra global Indonesia.
Jokowi cenderung melihat diplomasi sebagai alat mendukung pembangunan ekonomi nasional karena itu, politik luar negeri pada masa Jokowi sering disebut, “foreign policy for domestic development.”Artinya, hubungan luar negeri harus memberikan manfaat langsung bagi, investasi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, diplomasi Indonesia di era Jokowi tidak terlalu menonjol dalam isu, demokrasi global, hak asasi manusia, maupun kepemimpinan normatif internasional, melainkan lebih fokus pada, kerja sama ekonomi, proyek strategis, dan kemitraan investasi.
Pragmatisme Jokowi terlihat dari kemampuannya menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dunia secara bersamaan.dekat dengan China, tetapi tidak memutus barat. Indonesia pada era Jokowi memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan China. China menjadi investor besar proyek infrastruktur, mitra dagang utama, dan aktor penting dalam pembangunan, kereta cepat Jakarta–Bandung, kawasan industri, smelter nikel, dan energi. Namun di saat yang sama, Jokowi tetap menjaga hubungan dengan, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Australia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin, terjebak dalam orbit China, maupun masuk dalam blok anti-China Barat.
Pendekatan ini disebut juga “hedging strategy” atau strategi lindung nilai geopolitik. Teori hedging strategy ini menjelaskan bagaimana negara menengah memilih strategi “di tengah” dalam menghadapi persaingan kekuatan besar. Negara tidak sepenuhnya berpihak, tetapi juga tidak mengambil posisi konfrontatif. Menurut konsep ini, negara seperti Indonesia akan, bekerja sama dengan semua pihak, memaksimalkan keuntungan ekonomi, tetapi menghindari keterikatan politik yang terlalu kuat. Pada era Jokowi, Indonesia, dekat dengan China dalam investasi, tetap bekerja sama dengan Amerika Serikat, menjaga hubungan dengan Rusia, dan aktif di ASEAN serta G20. Strategi ini disebut sebagai:“strategi keseimbangan pragmatis.”Teori hedging sangat relevan untuk menjelaskan mengapa Indonesia belum langsung bergabung dengan BRICS meskipun memiliki kedekatan ekonomi dengan negara-negara anggotanya.
Indonesia berusaha memperoleh keuntungan dari semua pihak tanpa terikat secara permanen pada satu kekuatan global. Pada masa Jokowi, dunia memasuki fase rivalitas tajam antara, China, Amerika Serikat, Rusia dan Barat. Ketegangan meningkat akibat, perang dagang AS–China, konflik Laut China Selatan, perang Rusia–Ukraina dan fragmentasi ekonomi global. Dalam situasi tersebut, Jokowi memilih, tidak berpihak, menjaga jarak, tetapi tetap aktif menjadi mediator. Contoh paling nyata terlihat saat Indonesia menjadi tuan rumah,
KTT G20 Bali 2022 di tengah tekanan barat terhadap Rusia, Jokowi tetap mengundang Rusia, menjaga komunikasi dengan Ukraina, bahkan mengunjungi Kyiv dan Moskow secara langsung. Sikap ini mencerminkan, politik luar negeri yang fleksibel, realistis, dan mengutamakan stabilitas nasional.
Mengapa sikap ini membuat Indonesia belum masuk BRICS pragmatisme inilah yang membuat Jokowi berhati-hati terhadap BRICS. Meskipun Indonesia memiliki kedekatan dengan negara-negara BRICS seperti, China, India, dan Russia, namun Indonesia juga memiliki kepentingan besar dengan Barat. Masuk BRICS pada masa itu berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia, condong ke kubu anti-Barat, mendukung dedolarisasi global, atau ikut dalam blok geopolitik alternatif. Padahal Jokowi ingin mempertahankan, fleksibilitas diplomasi, kepercayaan investor global, dan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, Indonesia memilih bekerja sama dengan BRICS, hadir dalam forum-forumnya, tetapi belum menjadi anggota penuh.
Kritik terhadap Politik Luar Negeri Jokowi
Meskipun pragmatis, pendekatan Jokowi juga mendapat kritik. Beberapa akademisi menilai, diplomasi Indonesia menjadi terlalu ekonomistik, kehilangan kepemimpinan moral internasional, dan kurang vokal terhadap isu demokrasi dan HAM. Indonesia dianggap lebih, fokus pada investasi, dibanding membangun pengaruh geopolitik jangka panjang. Namun pendukung Jokowi melihat pendekatan ini realistis karena, Indonesia masih negara berkembang, membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan harus menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Secara reflektif, politik luar negeri bebas aktif Jokowi dapat dipahami sebagai, strategi bertahan, strategi keseimbangan, dan strategi pembangunan nasional. Jokowi memahami bahwa, rivalitas global semakin tajam, ekonomi dunia tidak stabil, dan Indonesia membutuhkan ruang manuver yang luas. Karena itu, Indonesia memilih, tidak terjebak dalam konflik blok, tidak terlalu ideologis, tetapi fokus memperoleh manfaat strategis dari semua pihak. Pendekatan ini membuat Indonesia tetap, diterima Barat, dekat dengan China, aktif di ASEAN, berpengaruh di G20, dan tetap relevan di Global South.
Dalam konteks BRICS, pendekatan ini membuat Indonesia memilih berhati-hati karena pemerintah ingin menjaga keseimbangan global, mempertahankan hubungan dengan Barat dan Timur, serta menghindari polarisasi geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, bebas aktif versi Jokowi bukan berarti pasif, melainkan, aktif menjalin hubungan dengan semua pihak tanpa terikat pada satu blok kekuatan dunia tertentu.
Pemerintahan Jokowi memandang bahwa dunia internasional sedang berada dalam situasi persaingan kekuatan besar antara Barat dan Timur. Di satu sisi terdapat Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan di sisi lain muncul kekuatan baru seperti China dan Russia yang semakin dominan melalui BRICS. Dalam konteks tersebut, Indonesia memilih untuk tidak tergesa-gesa masuk ke dalam kelompok yang secara geopolitik sering dipersepsikan sebagai tandingan Barat.
KONKLUSI
Dapat dipahami bahwa keputusan Indonesia belum bergabung dengan BRICS pada era pemerintahan Joko Widodo memang lahir dari pertimbangan rasional dan kehati-hatian geopolitik. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah catatan kritis yang menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan momentum strategis dalam pembentukan tatanan dunia multipolar baru.
Pemerintahan Jokowi terlalu menempatkan stabilitas ekonomi dan kepentingan investasi jangka pendek sebagai prioritas utama politik luar negeri. Akibatnya, diplomasi Indonesia cenderung bersifat pragmatis-ekonomistik dan kurang progresif dalam membaca perubahan besar geopolitik global. Indonesia terlihat lebih berhati-hati menjaga kenyamanan hubungan dengan Barat dibanding memanfaatkan peluang strategis bersama negara-negara Global South yang sedang bangkit melalui BRICS.
Dalam pendekatan otokritik, sikap terlalu hati-hati tersebut membuat Indonesia pada era Jokowi, kehilangan peluang menjadi anggota awal BRICS, kurang berani mengambil posisi strategis global, serta cenderung berada pada posisi “penonton” dalam transformasi tata ekonomi dunia. Padahal Indonesia memiliki modal besar berupa, populasi besar, kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sumber daya alam strategis, serta posisi geopolitik penting di Indo-Pasifik.
Namun potensi tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keberanian diplomatik untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam arsitektur global baru. Selain itu, politik luar negeri era Jokowi dinilai terlalu berorientasi domestik sehingga dimensi kepemimpinan global Indonesia menjadi kurang menonjol. Indonesia lebih banyak fokus pada, investasi, infrastruktur, dan hilirisasi ekonomi, dibanding memperkuat pengaruh geopolitik serta kepemimpinan strategis di antara negara berkembang. Dalam konteks BRICS, pemerintah terlihat masih khawatir terhadap persepsi Barat apabila Indonesia dianggap terlalu dekat dengan. China, atau Russia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya percaya diri memainkan peran sebagai kekuatan independen yang mampu menentukan arah geopolitiknya sendiri.
Otokritik lainnya adalah bahwa konsep politik luar negeri bebas aktif pada era Jokowi terkadang diterjemahkan terlalu pasif dalam momentum-momentum strategis global. Indonesia memang berhasil menjaga keseimbangan hubungan internasional, tetapi dalam beberapa hal terlihat kurang berani mengambil inisiatif geopolitik yang lebih besar. Akibatnya, Indonesia baru masuk BRICS setelah momentum global berkembang lebih jauh pada pemerintahan berikutnya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Indonesia cenderung, menunggu arah perubahan dunia, bukan menjadi pelopor perubahan tersebut.
Meski demikian, keputusan Jokowi juga dapat dipahami sebagai strategi defensif untuk menjaga, stabilitas nasional, iklim investasi, dan kesinambungan pembangunan ekonomi. Artinya, otokritik terhadap kebijakan ini bukan berarti seluruh langkah Jokowi keliru, melainkan menunjukkan bahwa Indonesia pada masa itu masih berada dalam dilema antara, menjaga stabilitas ekonomi nasional, atau mengambil langkah geopolitik yang lebih progresif dan berani.
Dengan demikian, bahwa Indonesia pada era Jokowi belum masuk BRICS karena pemerintah memilih jalur diplomasi yang sangat pragmatis, berhati-hati, dan berorientasi stabilitas. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut juga membuat Indonesia dinilai kurang maksimal memanfaatkan momentum kebangkitan Global South dan peluang memperkuat posisi strategisnya dalam tatanan dunia multipolar yang sedang berkembang.
