Harian Sederhana, Bogor – Komisi IV DPRD Kota Bogor meninjau SDN Layungsari 2 di Jalan Layungsari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang akan digusur karena terdampak proyek double track PT.KAI jalur Bogor Sukabumi, Senin (21/10).
Anggota Komisi IV Saeful Bakhri mengatakan bahwa kedatangan dewan untuk mengetahui sejauh mana rencana penggusuran tersebut dan mengganggu proses belajar mengajar atau tidak.
“Kami juga ingin mengetahui skenario apa yang dimiliki sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) saat penggusuran terjadi,” ujar Saeful di SDN Layungsari 2.
Dia mengaku, dewan juga mendengar bahwa pihak sekolah meminta agar Direktorat Jenderal Perkeretaapian membangunkan ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah yang telah berdiri sejak 1976 itu.
Namun kata Saeful, kemungkinan besar lembaga pendidikan itu hanya akan mendapat dana kerohiman. Tetapi disisi lain Disdik justru mengaku akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RKB pada APBD Tahun Anggaran 2020. “Disini pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai terjadi double anggaran,” pesannya.
Sebab lanjut Politisi PPP itu, sekolah dapat dana kerohiman atau dibangunkan oleh Dirjen Perkeretaapian. Sedangkan Disdik ingin menganggarkan pembangunan RKB. “Kalau sampai dibangunkan, artinya Disdik tak perlu menganggarkan. Supaya tak terjadi double anggaran,” jelasnya.
Atas dasar itu, kata dia, dewan akan memanggil Balai Perkeretaapian Jawa Barat dan Disdik agar tak terjadi kesimpangsiuran terkait penganggaran pembangunan RKB. “Pekan ini akan kami panggil supaya semuanya clear,” tandasnya.
Sementara Anggota Komisi IV lainnya dari PKS Endah Purwanti mengatakan, peninjauan tersebut untuk melihat langsung sekolah yang terkena double track sejauh mana rencana penggusuran tersebut, berapa kelas dan seberapa besar pengaruhnya terhadap Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Dia menuturkan, dari pertemuan dengan kepala sekolah ada tiga ruang kelas yang akan digusur. Dan rencananya tempat tersebut akan dijadikan untuk pos pengerjaan proyek doubla track.
“Intinya, sebelum ada kejelasan anggaran untuk pemindahan gedung dengan membangun ruang kelas baru kita berusaha mengawalnya sehingga anak-anak tidak terbengkalai dalam melaksanakan KBM,” jelasnya.
Untuk mendorong anggaran pembangunan gedung baru di tahun 2020 kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik).
“Ya, rapat itu membedah anggaran Dinas Pendidikan, kira-kira anggaran mana yang bisa untuk didahulukan pembangunan ruang kelas ini,” tambahnya.
Diakui Politisi PKS itu, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan PT. KAI yang difasilitasi oleh wali kota. Karena ini urusan bersama untuk keringanan tidak langsung dilakukan penggusuran pada Desember.
“Jadi sampai terbangun dulu kelas baru. Insya Allah kita akan didorong paling tidak November ada pertemuan lanjutan dengan Dinas Pendidikan,” tandasnya.
Endah Purwanti dan M. Dodi Hikmawan dari PKS, Saeful Bakhri dan Gilang Gugum Gumelar dr PPP, Fajari Aria Sugiarto dr PAN dan Said Mohamad Mohan dr Gerindra.
Sementara Plt Kepala SDN Layungsari 2 Subadri mengatakan,
pihaknya menginginkan, dalam penggusuran tersebut tidak dilakukan ganti rugi atau kerohiman berupa uang, tetapi ingin dibangunkan kembali ruang kelas. “Dibelakang ada lahan sekitar 150 meter, itu bisa dibangun gedung dua lantai dan cukup untuk empat ruang kelas,” kata Subadri.
Subadri menambahkan, untuk mensiasati KBM agar tetap berjalan, jika gedung belum terbangun, maka akan memaksimalkan empat ruang kelas yang ada dengan pola pembelajaran dibagi menjadi 3 shif. “Nanti ruang guru dan musala dijadikan ruang kelas,” tambahnya.
Seperti diketahui, total siswa SDN Layungsari 2 berjumlah 326 orang, sedangkan gedung terdampak ada tiga ruang kelas yang digunakan oleh 150 siswa yakni kelas 4 dan 5.
“Sejauh ini saya sudah bicara dengan kepala dinas bahwa beliau memberikan lampu hijau bahwa pembangunan gedung akan dimasukan ke anggaran tahun 2020. Mungkin nanti kerjasama dengan PT. KAI, kita tetap inginnya ada ruang kelas ada lagi,” pungkasnya. (*)
