Harian Sederhana, Cikarang Pusat – Bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan ditempel stiker foto Bupati Eka Supria Atmaja akhirnya dihentikan. Seperti diketahui, penempelan foto bupati di kemasan bansos menjadi pergunjingan sejumlah elemen masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdilah mengatakan kalau penempelan foto bupati di kemasan bansos dihentikan. Dari 152 ribu paket bantuan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi hanya sekitar 5 ribu paket yang ditempelkan stiker foto bupati.
“Hanya 5 ribu paket yang ditempelkan foto,” tuturnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (22/04).
Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Transparansi Pemerhati Indonesia (Sniper) menyorot soal bantuan sosial atau bansos yang disalurkan ke masyarakat selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi.
Baca juga : (Bantuan Sosial Sembako Berlabel Foto Bupati Disorot)
Pasalnya, bansos yang disalurkan diberi label atau stiker Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. LSM Sniper pun sangat menyayangkan hal tersebut. Hal ini karena penempelan stiker ini telah menciderai perasaan warga Kabupaten Bekasi.
Ketua LSM Sniper, Gunawan mengatakan kalau dirinya sangat mengapresiasi langkah-langkah penanganan percepatan penyebaran virus corona atau Covid-19. Salah satunya dalam memberikan bantuan sosial sebanyak 152 ribu paket untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Bekasi.
“Yang kita sayangkan kenapa dibumbui dengan stiker yang tertempel di kemasan bansos tersebut. Padahal kalau mau bijak dan tulus membantu rakyatnya tentu yang harus dipasang cukup dengan menempelkan logo Pemkab Bekasi,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (21/04).
“Terkecuali bansos yang ditempeli stiker bupati yang akan didistribusikan kepada warga terdampak berasal dari dana pribadinya sendiri (Bupati Eka-red),” tambahnya lagi.
Ia menerangkan, stiker bergambar foto bupati bukan hanya tertempel di dus kemasan bansos. Namun, pada beras bantuan juga tertempel stiker yang sama.
“Sudah berapa banyak stiker terpasang. Tentunya stiker-stiker tersebut dibuat menggunakan anggaran daerah,” ujarnya.
Seandainya, biaya anggaran daerah digunakan untuk pembuatan stiker tersebut dibelanjakan untuk membeli kebutuhan sembako untuk rakyat yang sedang dalam kesulitan, tentu akan lebih bermanfaat dan maslahat untuk kemanusiaan.
“Hal ini semata-mata hanya untuk membukakan mata hati buat kita semua bahwa saat ini semua harus bersama-sama membantu kemanusiaan. Lebih parahnya lagi bantuan kemanusiaan yang diembel-embeli foto atau stiker bupati berasal dari bantuan non tunai dari pemerintah pusat atau kementerian,” jelasnya.
Artinya dalam kontek hal ini, sambungnya, tidak pantas dan tidak tepat pemerintah daerah memberikan bantuan sosial buat masyarakat diembel-embeli dengan stiker atau foto bupati.
“Bukan saatnya bantuan kemanusiaan tersebut untuk komoditas politik karena ini bantuan kemanusiaan. Pemerintah daerah berkewajiban membantu kesulitan masyarakat disaat mewabahnya Covid-19. Terlebih lagi bantuan itu bersumber dari APBN,” ujarnya.
“Ini yang perlu diluruskan bahwa dengan viralnya stiker atau foto bupati yang ditempel pada bantuan non tunai yang berasal dari kementerian dinilai kurang mendidik kalau ini terus dilakukan,” tandasnya. (*)
