Harian Sederhana, Bekasi – IBelum ditetapkannya hasil Uji Kompetensi/ Open Bidding di tiga dinas dari lima dinas yang dilelang Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, mulai banyak tanggapan kurang sedap. Karena Bupati selaku pengambil kebijakan dianggap kurang mampu menentukan pilihan.
Diketahui sebelumnya, dalam rangka pengisian Jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama berdasarkan pengumuman Nomor :800/02-Pansel JPTP/2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah membuka pendaftaran Open Bidding/Uji Kompetensi bagi ASN untuk menempati posisi JPT Pratama khusus untuk lima dinas tersebut.
Fakhri Pangestu Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa menyesalkan sikap seolah tidak mengerti atau memang bingung dalam menentukan pilihan. Sehingga sikap diamnya itu berdampak terhadap penyerapan anggaran yang ada di lima dinas tersebut.
“Dalam skala nasional kepala dinas ini kan setingkat menteri. Janganlah dibiarkan kosongnya kursi jabatan berlarut, Bupati harus berani mengambil sikap untuk segera mengisi kursi jabatan yang kosong. Karena berimplikasi pada kemaslahatan masyarakat Bekasi baik dalam sektor pembangunan maupun kesejahteraan,” pintanya
Masih menurut Fahri kalau Bupati tidak faham dalam menentukan pilihan terhadap peserta yang disodorkan panitia. Seharusnya Bupati bisa koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga Bupati bisa langsung menentukan pilihan dengan cara melihat rekam jejak para peserta atau dilihat dari sisi senioritas.
Fahri sangat menyayangkan sikap dan tidak pedulinya seorang Bupati dengan membiarkan kekosongan jabatan yang ada di lima dinas itu. Padahal proses pelaksanaan open bidding dengan melibatkan lima unsur panitia yang ditunjuk, bukan dana kecil yang dianggarkan untuk pelaksanaannya. Sehingga anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut dana APBD yang digunakan.
Ditambah lagi, semakin larutnya kekosongan terhadap lima dinas juga berdampak pada penyerapam anggaran yang sangat minim, seperti berita sebelumnya dengan judul “Bekasi Baru Bekasi Bersih Hanya Sebatas Iklan Kecap”.
Sementara Iman Nugroho Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menjelaskan, terkait penyerapan pada PUPR baru mencapai 15 persen dan progres fisik secara umum sudah 50 persen.
Iman berharap di November dan Desember 2019 ini, akan semakin jelas penyerapannya secara maksimal. Ketika kegiatan fisik sudah selesai dan pihak ketiga melakukan penagihan.
Di sisi lain Ergat Bustomi Ketua LSM Kompi menyampaikan beberapa permasyalahan yang ada terkait kejanggalan data dan hasil penghitungan Silpa sebagaimana yang tercantum dalam LKPJ dan PPAPBD khusus untuk 2014 sampai anggaran 2017 dinilai tidak memenuhi tertib penyusunan dokumen resmi pemerintah daerah.
Ditambah lagi katanya, terkait kejanggalan dalam pengalokasian anggaran daerah kepada beberapa SKPD, khususnya pada Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan yang mengalami lonjakan anggaran yang signifikan sepenjang 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang berpotensi kepada penyimpangan anggaran daerah.
Menurut Ergat Bustomi menyinggung terksit investasi atau penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dalam hal ini PDAM Tirta Bhagasasi yang mengalokasikan anggaran tidak didasari perundang – undangan yang berlaku dan penggunaannya menyimpang dari ketentuan.
“Kami berpandangan tiga permasalahin saling memiliki korelasi kecerobohan dan kemungkinan dalam melakukan penyusunan dokumen anggaran daereh. Sehingga kami menduga pemerintah daerah tidak memiliki konsisten dalam memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi penyimpangan daerah selama kurun waktu dari mulai 2014 sampai 2017 pada beberapa dan BUMD,” terang Ergat. (*)
