Harian Sederhana, Bogor – Ambruknya tembok penutup bagian atap di gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal menimbulkan banyak asumsi, untuk itu aparat berwenang diminta segera turun tangan dan melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu.
Ketua KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad mengatakan, audit harus segera di audit, dan aparat juga melakukan investigasi. Sehingga jelas proses pembangunan gedung DPRD itu sudah sesuai tau ada temuan temuan maupun keganjilan, sehingga terjadi peristiwa tersebut.
“Aparat berwenang harus segera turun tangan dan menyelidiki perstiwa kejadian di gedung DPRD Kota Bogor,” tegas Bagus
Bukan hanya menyelidiki secara keseluruhan gedung DPRD yang baru di isi sekitar dua bulan itu, tetapi harus segera dilakukan pemeriksaan juga terhadap kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan sejumlah dinas instansi di Kota Bogor.
Bahkan ia mengancam akan mengerahkan ribuan pemuda melakukan aksi demo di kantor kantor aparat berwenang jika tidak segera melakukan penyelidikan terhadap gedung DPRD.
“Kami minta Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, untuk segera turun tangan menyikapi permasalahan itu. Usut tuntas dan bongkar peristiwa ambruknya penutup atap di gedung DPRD. Kami akan mengawal terus aparat berwenang untuk segera bergerak,” tegas Bagus.
Desakan serupa juga muncul DPD PSI Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso, ia meminta aparat penegak hukum mengusut insiden ambruknya dinding atas dan plafon ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor yang terjadi pada Sabtu (26/10) itu.
Dia mengatakan, bangunan yang diketahui menelan biaya Rp 72,7 miliar itu, diduga ambruk lantaran tidak sesuai dengan standar pekerjaan dan sarat korupsi.
“Aparat penegak hukum segera melakukan proses hukum secara profesional, terbuka dan akuntabel. Sebab terdapat dugaan penyelewengan anggaran dalam proses pengerjaan proyek di kantor wakil rakyat Kota Bogor itu,” kata Sugeng.
Menurut dia, ambrolnya dinding dan plafon gedung DPRD yang baru 10 bulan dihuni itu adalah sindrom atau gejala dari anamnesis atau diagnosa adanya penyelewengan dana pembangunan gedung.Dibangun dibawah standar spesifikasi yang seharusnya .
“Atas dasar anamnesis itu bisa diketahui ini pasti adalah penyakit Korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugeng mendorong agar aparatur penegak hukum memproses semua pihak yamg secara langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab atas proyek dengan anggaran fantastis itu.
“Kami mendorong penegak hukum segera melakukan langkah-langkah konkrit dan memanggil semua pihak mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan atas insiden ambruknya dinding dan plafon DPRD Kota Bogor”, tegas Sugeng.
Untuk membuktikan hal tersebut pihaknya mendesak agar dilakukan pemeriksaan proses lelang hingga terpilihnya kontraktor, periksa konsultan pengawas, periksa kontraktor. “Kontraktor harus diminta terbuka apakah ada dana yg mengalir pada pihak-pihak tertentu sehingga menurunkan kualitas spek bangunan,” tegasnya
Selain itu juga dia juga meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait proses pelaksanaan mulai dari awal sampai dengan serah terima
“Periksa juga TP4D sebagai tim yang mengawal pembangunan di Kota Bogor dan Sekda serta Walikota Bogor perlu ditanya juga tanggungjawab pengawasan mereka,” pungkasnya. (*)
