Untuk di sektor pendidikan sendiri, pria yang akrab disapa IBH ini ingin mengejar Indeks Prestasi Manusia (IPM) Kota Depok naik dari posisi tiga ke posisi satu atau dua se-Jawa Barat.
“Menurut saya, ini dari dulu memang posisi IPM Depok sudah masuk tiga besar se-Jawa Barat. Makanya karena IPM itu menyangkut pendidikan, kesehatan dan ekonomian. Tiga hal tersebut harus diperbaiki agar IPM kita bisa naik,” ujarnya.
Selain itu menurutnya perlu ada pendataan terhadap masyarakat yang sudah lulus SMA, SMP, dan kuliah. Melalui pendataan ini dinilai akan mendongkrak IPM kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta ini.
“Sehingga akan ketahuan yang mana belum lulus, jadi bisa mengikuti Paket C dan mendapatkan ijazah. Dan dengan pendataan itu juga akan mendongkrak IPM kita, karena IPM itu yang dilihat atau pendongkraknya juga adalah lama sekolah,” kata IBH.
Masih ditempat yang sama, T. Farida Rachmayanti sendiri lebih memilih untuk mengotimalkan Gerakan Masyarakat Sehat atau Germas. Apalagi tujuan dari gerakan bersama tersebut memiliki beberapa tujuan, yakni menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular. Baik kesakitan, kematian maupun kecacatan.
“Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan, karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa,” papar Farida.
Di bidang pendidikan, Farida ingin menambah ruang kelas di sekolah negeri untuk menampung lebih banyak lagi siswa. Pihaknya juga ingin melibatkan sekolah swasta ditengah terbatasnya jumlah sekolah negeri di Kota Depok.
“Kualitas pendidikan untuk meningkatkan IPM harus melibatkan banyak pihak. Tentu perlu adanya kolaborasi agar IPM kita menjadi yang terbaik di Jawa Barat,” tandas Farida.
Sementara Hafid Nasir sebagai pembicara terakhir mengungkapkan programnya untuk mengoptimalkan keberadaan posyandu yang disinergikan dengan Karang Taruna, PKK, bahkan pengurus DKM dan tokoh agama.
Ia juga menyoroti daya tampung sekolah negeri yang tidak bisa menyelesaikan masalah kelulusan. Solusinya, optimalkan sekolah swasta agar juga berkualitas. (*)
