Untuk target di Kota Depok sendiri sebanyak 10.423 KK berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, ada kabar gembira untuk Kota Depok yakni mendapatkan tambahan 37.735 KK untuk tahap selanjutnya.
“Alokasi (bansos dari Pemprov Jawa Barat berdasarkan DTKS) untuk 10.423 KK. Saat ini baru didistribusikan oleh Kantor Pos sebanyak 2.191 KK,” tutur Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam rilis yang diterima Harian Sederhana, beberapa waktu lalu.
Jumlah 2.191 KK yang saat ini sudah menerima bansos dari Pemprov Jawa Barat hanya 21 persen atau sekitar seperlima dari keseluruhan jumlah KK penerima bansos di Depok yang terdaftar dalam DTKS, yakni 10.423 KK.
Artinya, 79 persen keluarga hingga kini belum kunjung mendapatkan kepastian soal kapan bansos itu akan mereka terima dari Pemprov Jawa Barat. Adapun DTKS merupakan data kelompok miskin yang sudah dihimpun oleh Kementerian Sosial RI sejak lama.
Sebanyak 10.423 KK itu akan menerima bansos senilai Rp 500.000 dari Pemprov Jawa Barat, berupa sembako senilai Rp 350.000 serta uang tunai Rp 150.000. Untuk mendistribusikan bansos itu, Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Pos untuk mengantarkannya ke rumah-rumah penerima bansos.
“Pemprov Jawa Barat telah memutuskan bakal menambah cakupan keluarga penerima bansos, dengan tambahan 37.735 KK. Sebanyak 37.735 KK tambahan itu merupakan keluarga yang tidak termasuk dalam DTKS (non-DTKS). Jumlah itu jauh di bawah usulan Pemkot Depok yang mencapai sekitar 214.000 KK pada 27 April 2020 lalu,” katanya.
Sementara, Halimah Syadiah selaku Sekretaris Satgas Bansos Pos Depok menjelaskan, pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 1.000 paket dan belum lama ini, pihaknya telah mengirimkan 600 paket sembako dan uang tunai.
“Penyerahan paket sembako dan uang tunai ini kita lakukan melalui pegawai Pos serta menggandeng ojek online. Penyerahan bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat sesuai daftar penerima yang diterima kami,” ujarnya. (*)
