Harian Sederhana, Ciampea – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menggelontorkan bantuan uang tunai dan sembako bagi keluarga miskin terdampak Covid-19 di seluruh wilayah yang ada.
Bantuan yang diketahui senilai Rp500 ribu tersebut dikhususkan bagi keluarga rawan miskin akibat pandemi Covid-19. Namun dibalik itu, banyak yang memperkirakam adanya rindikasi sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu dikatakan salah satu warga Desa Bojongranagkas, Ciampea, Kabupaten Baogor, Adi.
Adi menuturkan, bila bantuan yang digulirkan Pemprov Jabar kepada keluarga rawan miskin baru akibat pandemi Covid-19 itu, akan sarat KKN karena bakal terjadi indikasi salah sasaran bagi penerima manfaat.
“Itu dia masalahnya, di Desa Bojongrangkas, Kecamatan Ciampea, khususnya di wilayah RW 01 masih ada unsur KKN nya,” ujar Adi seperti melansir bogorupdate, Senin (06/4/2020).
Menurutnya, meskipun penerima bantuan rutin dari pemerintah pusat bagi warga berstatus penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dianjurkan menerima bantuan ini, namun penerima PKH secara rutin tiap tahunnya akan tetap menerima bantuan secara tunai dan pangan dari pemprov akibat pandemi Covid-19 sebesar lima ratus ribu rupiah tersebut.
“Sudah dapet yang rutin yakni PKH, masa sekarang dapat lagi, hanya karena keluarga si RW maupun kluarga si RT-nya,” keluhnya.
Terpisah, Camat Ciampea, Chaerudin Pelani mengatakan, jika program bantuan tunai dan pangan akibat pendemi Covid-19 dari Pemprov Jawa Barat bagi masyarakat, masih dalam tahap pendataan.
“Bantuan itu kan masih tahap pendataan. Belum digulirkan anggarannya ko, jadi belum ada indikasi apapun,” akunya.
Meski demikian, dirinya berjanji akan menindak lanjuti keluhan masyarakatnya agar penerima bantuan tunai dan pangan senilai Rp500 ribu dari Pemprov Jabar bagi keluarga rawan miskin baru bisa memperoleh manfaatnya tersebut.
“Tapi akan tetap kita tindaklanjuti informasi ini, agar penyaluran bantuannya itu tepat sasaran tidak asal-asalan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau, bantuan tunai dan pangan senilai Rp500 ribu perbulan selama beberapa bulan akan diberikan kepada keluarga rawan miskin baru akibat dari pandemi Covid-19 terbagi tunai dan pangan.
Dimana, pemprov Jawa Barat dan para pimpinan fraksi dan komisi DPRD Jawa Barat menyepakati bantuan tunai dan pangan untuk keluarga yang terdampak oleh pandemi Civid-19 ini.
Anggaran sebesar 3 sampai 5 trilyun rupiah, lanjutnya, akan digeser dari berbagai kegiatan/program dan semua difokuskan untuk menolong rakyat rawan miskin yang berkesusahan dalam situasi ini.
“Bantuan ini hanya untuk rawan miskin baru, tidak untuk para warga pemegang kartu sembako dan PKH yang sudah rutin dibantu pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkasnya. (*)
