Harian Sederhana, Cibinong – Tingginya angka pengangguran yang disumbangkan sekolah setingkat atas dan kejuruan di bumi Tegar Beriman membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) gusar. Wakil Bupati Iwan Setiawan pun menuding kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tentang pengolahan setingkat atas adalah penyebabnya.
Iwan mengatakan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bogor disebabkan kewenangan penanganan dan pengolahan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah menengah Kejuruan (SMK) diambil alih Pemprov, sehingga Pemkab tidak lagi bisa mengintervensi.
“Kewenangan SMK oleh Pemprov ini menjadi masalah, aturannya terlalu berat. Karena parameter pengangguran itu terlihat dari jumlah lulusan SMK yang masuk ke dunia kerja atau industri. Dan sekarang, kita juga tidak mau menjadi salah satu penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Barat,” kata Iwan.
Akibatnya kata Iwan, ruang gerak Pemkab Bogor khususnya Dinas Pendidikan (isdik) kabupaten Bogor jadi terbatas, seolah terpenjara dirumah sendiri.
Meski menyesalkan, namun Iwan menyadari jika harapan untuk ada sedikit kewenangan pembinaan SMK oleh Pemkab Bogor sangat sulit terwujud. Karena hal itu sudah menjadi aturan yang baku.
“Kita berharap ada komunikasi yang baik antara Kepala Cabang Disdik (KCD) yang menaungi SMK di Kabupaten Bogor dengan Pemkab Bogor. Karena dengan kewenangan di Pemprov, angka pengangguran itu terjadi di Kabupaten Bogor akibat pembinaan dan komunikasi yang minim,” tegas Iwan.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Dede Yusuf mengatakan rendahnya serapan tenaga kerja dari lulusan SMK untuk industri khsususnya di Kabupaten Bogor, sangatlah masuk di akal. Ia menilai kesulitan siswa SMK untuk bekerja tidak hanya terjadi akibat masih kurangnya lapangan kerja, melainkan juga masih kalahnya kualitas tiap-tiap siswa lulusan SMK ketika masuk dunia kerja.
“Dunia industri saat ini sudah mulai beralih ke otomatisasi. Artinya kebutuhan skill itu agak meningkat. Nah itu lah yang kemudian lulusan SMK belum bisa menghasilkan output yang sesuai kebutuhn industri,” kata Dede.
Sehingga sambung Dede, pembinaan untuk siswa SMK harus ditingkatkan dan diangkat sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri sekarang. Karena meskipun lulusan SMK itu sudah tersertifikasi, tapi banyak di antara mereka belum memiliki ketagori untuk bisa ditempatkan di suatu industri.
Terkait kewenangan Pemprov soal pengelolaan SMA sederajat, Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan semua pihak terkait harus kembali duduk bersama untuk membahas kelanjutanya. “Nah untuk soal kewenangan pembinaan SMK, itu mungkin hal yang memang harus didiskusikan. Nanti kita diskusikan ulang,” pungkasnya (*)
