Harian Sederhana, Depok – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok menggelar diskusi Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) dengan melibatkan beberapa pemangku kebijakan di kantornya yang berada di Jalan Nusantara, Kecamatan Beji, Rabu (11/12).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Metro Depok AKBP Aziz Andriansyah, Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, serta perwakilan dari media lokal yang ada di Kota Depok.
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengatakan, diskusi terbatas terkait dengan IKP ini harus segera dibahas dengan beberapa stake holder. Karena instrumen pilkada harus disiapkan secara matang, sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah ada regulasinya atas hasil diskusi tersebut.
“Bawaslu Depok akan meneruskan hasil diskusi dan masukan-masukan pada diskusi ini. Kami akan meneruskannya hasilnya ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat,” kata Luli.
Luli menerangkan, Bawaslu Kota Depok sudah mendata beberapa kondisi atau permasalahan terkait kerawanan pilkada yang sering kali terjadi di kota ini. Nantinya, kondisi tersebut harus di diskusikan sehingga akan menghasilkan keputusan yang terbaik sehingga akan menghasilkan pemimpin Depok dari hasil demokrasi yang baik.
“Tentu saja pilkada partisipatif tetap menjadi fokus kami, dengan melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil,” kata Luli.
Sementara itu, Kapolres Metro Depok, AKBP Aziz Andriansyah mengatakan ada beberapa masukan-masukan diantaranya dilihat dari konteks penyelenggara, kontestasi, partisipatif, gangguan di ambang kamtibmas dan tentunya dalam konteks wilayah geografi.
Dalam hal kontestasi, Aziz berpendapat semua para calon kandidat yang nanti akan berkontes tentunya harus memiliki regulasi. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi pasti ada. Tetapi, kata Aziz, bagaimana pihak penyelenggara melakukan aturan yang ketat, sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan.
“Saya pikir semua harus saling mengisi dalam diskusi ini. Masukan-masukan yang baik dan positif bisa memberikan hal yang baik ke depannya,” ujar Aziz.
Masih ditempat yang sama, Nana Shobarna selaku Ketua KPU Kota Depok menerangkan pihaknya mempersiapkan pemilu dalam hal teknis, regulasi, tahapan, programnya serta mengagendakan jadwal. Karena kapasitas KPU sebagai penyelenggara, tentunya harus matang dan massif dalam implementasinya.
“Ya terutama terkait akurasi DPT dan itu harus kami antisipasi. Proses itu harus dilakukan dengan massif, serta dilakukan dengan tahapan yang sesuai regulasi,” kata Nana dalam paparannya.
Masih ditempat yang sama, Wakil Pimpinan Umum Harian Sederhana, Andi Sopiandi menerangkan, media massa memiliki peran dalam menyukseskan jalannya Pilkada Depok 2020. Terutama dalam hal mempublikasikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak penyelenggara. Pasalnya, materi pemberitaan seputar pilkada butuh disosialisasikan secara massif.
“Fungsi media selain fungsi kontrol adalah menginformasikan pemberitaan kepada masyarakat. Ketika KPU, Bawaslu, pihak kepolisian sudah menjalankan mekanisme dengan baik, perlu diinformasikan secara massif kepada publik, sehingga masyarakat menjadi tahu dan paham,” ujar Andi.
Jangan sampai, lanjut Andi, tingkat kerawanan pilkada itu terjadi. Karena ketidakprofesionalan penyelenggara pilkada. Karena awalnya, kata Andi, semua awal ‘kerusuhan’ dalam kontestasi bermuara dari kurang akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Intinya proses pendataan DP4, DPS dan DPT itu wajib akurat. Sehingga meminimalisir kerawanan atau terjadinya konflik sesama pendukung,” pungkasnya. (*)
