Harian Sederhana – Memasuki masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menyebut seluruh daerah kota atau kabupaten di Jawa Barat rawan terjadi politik uang.
Bila dilihat dari sisi waktu maka titik rawan ada pada ruang-ruang dimana terjadi pertemuan antara para tim pendukung dengan pemilih khususnya yang masuk dalam kategori massa mengambang atau swing voters.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Yulianto kepada Harian Sederhana ketika dikonfirmasi Harian Sederhana, Minggu (14/04).
Ketika disinggung soal kemungkinan adanya peningkatan praktik politik uang di Pemilu 2019, Yulianto menyebut kemungkinan akan terjadinya penurunan dari sisi kasus tersebut dibandingkan Pemilu 2014.
Hal ini lantaran pada Pemilu 2014 tingkat perhatian masyarakat terkait masalah politik uang tidak sebesar saat ini. Sebagian masyarakat dalam menentukan pilihan sudah banyak dipengaruhi aspek emosional dan pilihan yang berbasiskan ideologi dibandingkan pilihan yang bersifat transaksional.
“Jadi garis yang ada di dalam pemilihan khususnya Pilpres ini mempengaruhi pilihan-pilihan pada pemilu lainnya dan itu banyak terpengaruh oleh konteks emosional. Maksudnya kedekatan secara emosional atau kedekatan pemilih dengan para capresnya,” tutur Yulianto.
Meskipun begitu, Bawaslu Jawa Barat tetap melakukan antisipasi terjadinya money politik di sejumlah daerah. Yulianto juga menyebut banyak modus yang dilakukan untuk melakukan tindakan yang merusak pesta demokrasi tersebut.
“Yang biasa kami temukan ada beberapa varian seperti mendapatkan cash money pada masa tenang atau sebelum pemungutan dan ada juga yang memberikan cash money selepas pemungutan. Kami juga menemukan ada modus lain yakni berjangka waktu dari sejak terjadinya transaksi tersebut dengan pelaksanaannya. Kami sudah mengendus modus semacam itu. Bilamana kami temukan upaya hal seperti itu maka akan dilakukan penindakan,” paparnya.
Yulianto juga menyebut modus yang kedua ada juga yang tidak berbentuk uang tunai yakni berupa bentuk barang seperti sembako, pakaian dan lain sebagainya. Yulianto juga menyebut, modus yang ketiga berupa karir dan berlaku pada kelompok tertentu.
“Ada juga yang berbentuk perjanjian peningkatan karir atau biasa disebut jual beli jabatan. Nah yang ini jumlahnya terbatas dan berlaku pada kelompok tertentu. Ini kami juga mencoba melakukan pemetaan apakah kemudian hal seperti ini terjadi di Jawa Barat atau tidak,” beber Yulianto.
Sebagai tindak antisipasi sendiri, Bawaslu Jawa Barat sudah melakukan imbauan terhadap para peserta pemilu agar berhati-hati dalam proses kampanye dan tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai money politik.
Lantaran masa kampanye sudah usai dan memasuki masa tenang, Bawaslu Jawa Barat meminta segala bentuk kampanye dihentikan. Yulianto juga menyebut pihaknya melakukan patroli pengawasan di seluruh daerah di Jawa Barat yang dimulai dari Sabtu, 13 April sampai saat ini.
“Kami juga sedang melakukan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) di sejumlah daerah meskipun belum semua. Kami juga melakukan kesiagaan bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dengan membuat piket supaya bila ada tindakan pelanggaran dapat segera diproses,” imbuhnya.
Yulianto menegaskan, pihaknya kini berusaha agar terjadinya penurunan bahkan meminimalisir tindak politik uang sehingga tidak lebih besar dibanding pemilu sebelumnya. Dirinya meyakini dengan jajaran Bawaslu yang siaga dapat menekan angka tindak money politik.
Ketika disinggung soal adanya aduan masyarakat terkait tindakan money politik tersebut, Yulianto menyebut selama masa tenang ini belum ada. Namun, saat masa kampanye memang ada temuan dan beberapa sudah ada putusan dan ada juga yang tengah berproses.
“Ada beberapa tindak money politik selama masa kampanye. Seperti di Bogor, Cianjur, Bekasi, Depok, Garut dan Bandung,” tandasnya.
