Harian Sederhana, Bogor – Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor akan membentuk tim pada Jumat (20/11) untuk menangani permasalahan koperasi bermasalah yang ada di Kota Bogor.
Salah satu Koperasi yang akan ditanganinya karena bermasalah dengan nasamah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KS PPS) Berkah Bersama dengan nasabah.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Annas S Rasmana mengatakan, pihaknya akan buat tiga tim yang berisikan 11 orang perwakilan nasabah, pengawas, pengurus koperasi dan dinas.
“Tiga tim itu bertugas untuk mensertifikasi aset, menerima komplain dan mencari dana segar serta menjalankan roda koperasi,” ujar Annas, Rabu (20/11).
Menurut Annas, pembentukan tim tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan saat mediasi antara pengurus koperasi dan nasabah, beberapa waktu lalu.
“Berdasarkan kesepakatan, pencairan uang nasabah paling lambat dilakukan pada Januari 2020,” tambah dia.
Annas menegaskan, apabila meleset dari kesepakatan, maka pihaknya akan mengambil alih koperasi tersebut dengan melakukan audit menggunakan auditor eksternal.
“Setelah itu, segala keputusan akan diserahkan kepada anggota. Apakah melelang aset atau anggota mengambil alih aset koperasi. Tapi saya yakin masalah ini bisa selesai,” tegasnya.
Masih kata Annas, permasalahan tersebut terjadi lantaran pihak koperasi terlalu banyak membuka cabang dan banyak. “Selain itu, saat Idul Fitri lalu, banyak nasabah yang melakukan penarikan uang, sementara pemasukannya minim. Jadi masalahnya hanya disitu saja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Annas mengatakan bahwa saat ini KS PPS Berkah Bersama memiliki aset tanah seluas 30 hektar yang tersebar di Kabupaten Bogor dan Sukabumi.
“Jadi saya optimis sebanyak 13 ribu nasabah dapat tercover. Kalau dihitung kurang lebih asetnya ada Rp50 miliar. Belum lagi ada piutang nasabah yang belum tertarik,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Jenal Abidin mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aduan dari nasabah terkait permasalaham tersebut.
“Waktu itu mereka meminta agar dewan mengecek aset apa saja yang dimiliki koperasi. Nah sekarang sedang dicek oleh dinas terkait,” katanya.
Menurutnya, Komisi II mendorong koperasi agar segera menuntaskan permasalahannya dengan nasabah. Selain itu, dewan pun akan melakukan pemanggilan terhadap pengurus koperasi untuk mengetahui apa latar belakang masalah yang menyebabkan uang nasabah sulit dicairkan.
“Kita mau tahu, apa masalah itubterjadi akibat diinvestasikan atau adanya kredit macet. Kalau ada yang pinjam tentu ada jaminan dan siapa saja kreditur yang macetnya,” paparnya.
Sebelumnya, seseorang yang mengaku diperbantukan di Kantor KS PPS Berkah Bersama Cabang Loji, Mila mengatakan, KS PPS saat ini memiliki 13 ribu nasabah atau anggota yang tersebar di sejumlah daerah Bogor hingga Banten.
“Saat ini anggotanya ada 13 ribu, mereka ada di Cibadak, Kecamatan Ciawi, Caringin, Leuwi Sadeng, Yasmin dan Serang Banten,” ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga mengaku bahwa setiap hari selalu ada yang mengajukan penarikan uang. Namun, karena banyak kredit macet dan kas kosong, maka belum bisa mengcover pengajuan para nasabah.
Mila mengatakan, koperasi menjanjikan bahwa penarikan nasabah bisa dilakukan pada Bulan Januari, itupun kalau ada tagihan yang masuk. “Ya mudah-mudahan Januari bisa selesai, karena ada janji akhir bulan ada kreditur yang masuk,” ucapnya.
Mila juga memberikan opsi bagi nasabah yang akan melakukan penarinan uang, untuk diberika dicicil sesuai kas yang ada.
“Ya, kalau bapak mau uangnya tidak semuanya, mungkin diberikan bertahap misalnya Rp1 juta atau Rp500 ribu dulu, biar nanti saya sampaikan ke atasan dari pada banyak minta uangnya dicairkan tapi tidak bisa kami penuhi, yang penting ada laporannya saja,” pungkasnya. (*)
