Harian Sederhana, Bogor – Dalam penyerahan secara simbolis Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak pendemi wabah virus covig-19 di Kecamatan Bogor Utara, Wali Kota Bogor Bima Arya minta Lurah dan Camat untuk kembali mengecek kelapangan apakah para penerima bantuan sudah mendapatkan bantuannya.
Dia menegaskan, camat dan lurah agar tidak main-main, RT dan RW juga jangan main-main. Dan bagi yang tertangkap basah ada yang main-main akan saya tindak tegas.
“Camat dan lurah yang tidak turun ke lapangan, tidak mengecek kondisi warga akan saya copot. Saya akan evaluasi ini selama satu bulan,” tegas Bima.
Seperti diketahui BLT untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Bogor, mulai disalurkan, Selasa (28/4). Dan akan dilakukan secara bertahap.
Bantuan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sebesar Rp5,1 miliar ini akan dibagikan kepada kurang lebih 23 ribu keluarga yang membutuhkan.
Hal ini, menurut Walikota yang baru saja menjalani masa isolasi selama 22 hari karena dinyatakan positif corona, merupakan hal yang penting karena menyangkut dapur dan urusan hidup dan mati orang banyak.
Bahkan ia juga mengaku tidak akan segan-segan mencopot jabatan bagi camat dan lurah yang tidak kerja dan tidak turun ke lapangan.
Selain itu, untuk tranparansi pembagian bantuan, ia juga meminta kepada Kadiskominfo Kota Bogor yang baru untuk menyediakan portal laporan dan informasi bantuan yang sudah disalurkan.
“Ini untuk evaluasi dan wadah aduan bagi warga. Kalau ada yang tidak tepat sasaran dan belum dapat akan langsung kami perbaiki,” katanya.
Terpisah, Kadiskominfo Kota Bogor yang baru, Rahmat Hidayat, mengaku saat ini ia tengah mengkonsolidasikan hal tersebut dengan Dinas Sosial dan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor.
“Ya nantinya akan ada disebuah website dimana laporan pembagian bantuan bisa dilihat oleh warga. Selain itu, bagi warga yang belum dapat juga bisa mengadukan hal tersebut,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, BLT yang berasal dari APBD Kota Bogor ini sebesar Rp500 ribu, yang akan diberikan kepada warga selama empat bulan. (*)
