Harian Sederhana, Bekasi – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Taufiq R. Hidayat, menegaskan bahwa berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri bahwa blanko E-KTP hanya diberikan jatah sebanyak 500 blanko per bulan bagi Kota dan Kabupaten se-Indonesia.
Dikatakannya, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa untuk blanko E-KTP hasil pengadaan tahun anggaran 2019 sebanyak 16 juta keping ke seluruh Indonesia.
“Berdasarkan pengadaan tahun anggaran 2019 tersedia sebanyak 16 juta keping,” ujar Taufiq saat dikonfirmasi, Senin (18/11).
Dijelaskannya, sesuai hal tersebut maka saat ini memang kondisi penyediaan blankonya dibatasi hanya 500 keping per bulannya. Untuk itu, ketersediaan blanko E-KTP yang sangat terbatas tersebut, hal yang diprioritaskan untuk hal-hal mendesak dan perekaman baru.
Sedangkan untuk proses pencetakan pengganti E-KTP yang rusak, hilang atau penggantian elemen data agar diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Suket) sebagaimana diatur di dalam pasal 59 ayat (2) huruf m dan putusan MK tanggal 26 Maret 2019.
“Nantinya Suket yang diterbitkan dimasing-masing kota atau kabupaten akan dicatat dan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,” ulasnya.
Sementara itu, sambung Taufiq, sampai bulan ini Suket yang sudah diterbitkan sebanyak 98.000 ribu di Kota Bekasi dan sesuai edaran Dirjen, prioritas untuk yang baru rekam dan pencetakan eKTP-nya kita urutkan berdasarkan tanggal cetak Suket.
“Suket yang sudah dikeluarkan sebanyak 98.000 ribu dan proses pencetakan eKTP-nya berdasarkan tanggal cetak Suket,” tutup Taufiq.
Kekosongan blanko dari Kartu Tanda Penduduk elektronik atau E-KTP yang diakomodir langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) cukup membuat pemerintah daerah kelimpungan. Pasalnya, banyak masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki E-KTP. Hal ini juga terjadi bukan hanya di Kota Bekasi, Kota Depok pun alami masalah serupa.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan apabila nantinya blangko E-KTP tersebut tersedia diharapkan pemerintah pusat memberikan penganggaran lebih (untuk fisik E-KTP) di daerah.
“Nantinya penganggaran E-KTP itu dilebihkan melihat pertambahan penduduk yang semakin tinggi di setiap wilayah. Jangan dipas-pasin kalau tidak nanti daerah kelabakan,” tutur Idris saat ditemui di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (04/11).
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Depok Misbahul Munir mengatakan ada baiknya pemerintah pusat memberikan keleluasaan terhadap daerah untuk mencetak KTP. Namun, tidak lepas dari pantauan Kemendagri sebagai penanggung jawab.
“Ya, ada baiknya seperti itu (mencetak sendiri). Tapi kan tetap harus dari persetujuan pusat dan harus ada perubahan dulu undang-undangnya karena yang berhak mencetak kan mereka (Kemendagri-red),” katanya.
Munir menuturkan, kurang lebih empat bulan kekosongan blangko E-KTP dirasakan pihaknya. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya kartu identitas Warga Negara Indonesia itu masih dalam proses lelang.
“Blanko E-KTP kosong di Depok sudah empat bulan terakhir. Memang di Kemendagri lagi kosong blangkonya. 74 ribu warga Depok masih menunggu untuk kepemilikan E-KTP,” terangnya.
Diperkirakan Munir, blanko tersebut akan tersedia di awal tahun 2020 mendatang. Dirinya berharap kedepan seluruh warga Depok sudah memiliki E-KTP. “Semoga, tercukupi dan warga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memiliki KTP,” tandasnya. (*)
