Harian Sederhana, Sentul –Bupati Bogor, Ade Yasin kembali menyampaikan curhatannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) soal Puncak II. Hal itu disampaikan saat Rakornas Indonesia Maju di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11).
Ia mengatakan, pembangunan Jalur Puncak II dinilai solusi terbaik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi beban kendaraan di Jalan Raya Puncak, yang bisa mencapai 19.000 unit, terutama saat musim liburan.
Ade Yasin menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah memiliki lahan yang bisa digunakan untuk Puncak II, yang membentang sepanjang 46 kilometer dari kawasan Sentul hingga Cianjur dan dianggap bisa mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50%.
Untuk mengatasi kemacetan, pihaknya bersama Kementerian Perhubungan sempat memberlakukan sistem kanalisasi 2-1 sebagai pengganti sistem satu arah atau one way yang 32 tahun diterapkan di kawasan tersebut. Namun, upaya ini belum berhasil.
“Kami sudah jenuh dengan one way di Puncak. Kanalisasi 2-1 juga pernah dilakukan, tapi tidak berhasil. Ini karena volume kendaraan tidak sebanding dengan badan jalan yang kecil,” kata Ade.
Kini, ia memohon kepada Kementerian PUPR untuk membangun jalan Poros Tengah Timur atau biasa disebut Jalur Puncak Dua. Karena, ruas jalan sepanjang 46 kilometer yang menghubungkan Sentul Bogor dengan Cipanas-Cianjur itu lahannya sudah dibebaskan.
“Kami juga sudah mengajukan proposal ke PUPR untuk dibangunkan jalan dari Sentul sampai Cianjur. Artinya ada solusi mengatasi kemacetan di Jalur Puncak, bisa 40 persen mengurangi kemacetan,” beber politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Selain mempermudah akses masyarakat, pembangunan jalur itu juga bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar. Pasalnya, jika diliat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut masih minim.
Karenanya ia menilai sangat penting terwujudnya Puncak II. Pasalnya, selain bisa mengurangi kemacetan, jalur tersebut ini dirasa mampu untuk mendongkrak perekonomian warga sekitar.
“Tapi ada kajian berbeda dari Kementerian PUPR dengan Kabupaten Bogor. Menurut Kemen PUPR, kalau dibangunkan jalan, mereka khawatir malah perumahan yang berkembang. Tapi kajian kami, justru dengan jalan itu, meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang berujung pada meningkatnya taraf hidup, perekonomian hingga indeks pembangunan. Dibikin green belt saja jika khawatir jadi banyak perumahan di sana,” paparnya.
Dia pun berharap Kementerian PUPR mulai melirik Puncak II untuk mengatasi masalah kemacetan di Puncak. Karena, kata dia, jika mengandalkan APBD Kabupaten Bogor, tidak memungkinkan.
“Berdasarkan kajian kami, pembangunan tersebut membutuhkan Rp 1,2 triliun untuk membangun Poros Tengah Timur. Kalau menggunakan APBD tidak memungkinkan. Anggaran kami minim sementara kebutuhannya banyak,” tandasnya. (*)
