Harian Sederhana, Bogor – Untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja yang hingga kini masih defisit Rp360 Miliar pada APBD 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus memutar otak, salah satu labgkah yang akan diambil adalah melakukan rasionalisasi kegiatan.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan bahwa rasionalisasi kegiatan pada OPD yang ‘gemuk’ harus dilakukan lantaran pemerintah tak mungkin menaikan pendapatan karena waktu semakin mepet.
Menurutnya, kalau bicara APBD itu harus seimbang, agar tak terjadi defisit, masing-masing OPD harus berorientasi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Jadi belanja sekarang harus dirasionalisasi, artinya dinas mesti dapat memilah rencana strategi (renstra) yang penting dan tidak.
“Sudah ngobrol, diskusi dengan tim. Kami akan coba rapat dan bertanya ke dinas, mana yang kira-kira harus ditunda ke tahun depan atau di APBD perubahan, bukan dihilangkan,” kata Ade kemarin
Masih kata Ade, permasalahan defisit bukanlah problematika yang luar biasa, karena minus terjadi pada sektor belanja langsung. Belanja langaung kan belanja modal. “Yang akan luar biasa itu ketika menyangkut belanja tak langsung seperti gaji pegawai. Jadi dinas itu harus paham mana prioritas. Kalau semua dibarengkan jadinya defisit,” tegasnya.
Ade menyatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera menggelar rapat untuk mengambil langkah agar APBD TA 2020 bisa seimbang antara belanja dan pendapatan.
“TAPD akan berupaya untuk menyeimbangkan. Kemungkinan akan ada presentase sesuai pagu anggaran. Nah, dinas harus mempersiapkan mana yang akan dirasionalisasi,” jelasnya.
Lebih lanjut Ade menjelaskan, sejauh hanya ada dua opsi konvensional dalam menyeimbangkan antara belanja dan pengeluaran. Yakni, melakukan rasionalisasi atau meminjam uang.
“Kalau pinjam uang ya nggak mungkin. Kalau pengaruh hibah untuk menyeimbangkan bisa, tapi hanya mengurangi minus saja. Nanti kami akan rapat dulu untuk melakukan rasionalisasi,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PPP, Saeful Bakhri mengatakan, apabila pemkot mengambil langkah untuk berhutang demi menyeimbangkan APBD, hal itu akan menjadi keputusan paling konyol, terkecuali untuk membiayai hal-hal yang strategis.
“Sementara, di sektor lain tentunya masih terdapat kegiatan dalam program yang rutin copy paste dari tahun sebelumnya. Yang perlu dilakukan Pemkot adalah mengevaluasi urgensi dan daya ungkitnya terhadap RPJMD,” katanya.
Misalnya, dengan mencari peluang pembiayaan dari provinsi , Kementerian dan CSR atau sumber-sumber lain yang sah dan perlu dipetakan ulang.
Menurut Pokitisi PPP itu, alasan waktu yang mepet adalah alasan klasik pemkot yan selama ini terjadi dan perlu dievaluasi agar pelaksanaan anggaran murni maupun perubahan bisa tepat waktu.
“Seringkali kesiapan anggaran yang tidak tepat waktu ini menjadi permasalahan klasik yang seharusnya diubah,” ucapnya.
Ia menyatakan bahwa DPRD dengan semangat baru tentunya siap bersinergi untuk pengganggaran yang tepat waktu tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip penganggaran lain.
Selain itu, kata dia, defisit tak terlepas dari perencanaan program yang tidak tajam karena hanya bersifat rutinitas OPD belaka.
“Permasalahan utamanya adalah perencanaan program yang tidak matang. Tidak tajam dalam mendukung visi misi indikator kinerja utama. Makanya perencanaan harus dievaluasi lagi,” ujar Saeful.
Selain itu, kata Saeful, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di seluruh OPD agar anggaran lebih efektif dan efisien. “Contohnya nggak perlulah melakukan kunjungan kerja yang tidak penting,” tegas dia.
Menurut dia, yang tak kalah pentingnya untuk menghindari defisit anggaran adalah denga melakukan pemetaan terkait program mana yang harus dibiayai APBD, APBD Provinsi, APBN, CSR dan lain sebagainya.
“Defisit itu kan terjadi karena perencanaan tak matang. Terlalu banyak anggaran yang diusulkan untuk program yang tidak terlalu penting,” katanya.
Lebih lanjut, kata dia, untuk menciptakan APBD yang berkeadilan, APBD per OPD harus dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama.
“Coba kita bandingkan sekarang, anggaran OPD satu dengan OPD lain beda. Misalnya, dinas A yang mempunyai cakupan kerja luas, anggaran kecil. Kemudian kantor selingkungan seperti Bappeda, BPKAD dan Bapenda mendapat porsi beda. Apa karena elit? Inilah yang membuat kesenjangan,” pungkas dia.
