Harian Sederhana, Depok – Blanko Kartu Tanda Penduduk, atau biasa dikenal e-KTP yang masih kosong hingga saat ini menjadi kendala tersendiri terutama bagi masyarakat. Mereka mempertanyakan kapan kartu identitas tersebut bisa dicetak.
Hal tersebut, juga membuat Pemerintah Kota/Kabupaten yang berada di seluruh Indonesia kebingungan. Melihat, kekosongan e-KTP tersebut berlangsung cukup lama. Salah satunya di Kota Depok.
Sekertaris Daerah Kota Depok, Hardiono mengatakan masalah tersebut seperti digantung oleh Pemerintah Pusat. Sementara masyarakat, terus meminta kejelasan karena telah melakukan perekaman namun fisik e – KTP tak kunjung muncul.
“Kami disini selaku ASN, bertugas melayani birokrasi dengan baik jangan lantas digantung begini. Bisa dibayangkan, setiap Minggu saya selalu mendengar ada saja masyarakat yang bolak balik menanyakan kapan KTPnya jadi, pening juga,” Ucap Hardiono, saat dihubungi, Senin (28/10).
Kota Depok, sendiri berhenti tersuplai blanko e-KTP sejak enam bulan lalu. Hardiono mengatakan, pengadaan keperluan masyarakat tersebut harus segera dipenuhi. “Ini sebetulnya sederhana, tidak perlu berbelit – belit,” katanya.
Hardiono memberikan solusi terkait kelangkaan kartu identitas tersebut yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mencetak e-KTP. Namun, titik pengendalian dan rekomendasi tetap dari pusat (Kemendagri).
“Jadi, jangan semuanya diserahkan melulu ke pusat. Bahaya, kalau di monopoli seperti itu akhirnya seperti sekarang. Semuanya jadi macet, masyarakat yang membutuhkan KTP itu ada banyak apalagi kalau menggunakan sistem singgle identitiy,” bebernya.
Selain itu, Hardiono mendorong pemerintah pusat segera mengambil tindakan apakah pengadaan e-KTP itu akan dilakukan dengan sistem lelang, atau solusi lainnya.
“Pusat kalau bisa segeralah ambil tindakan, kalau memang mau lelang ya segera lelang. Lalu, segera distribusikan ke daerah atau mungkin dengan mengalokasikan ke daerah,” tuturnya.
Selanjutnya, suplai e-KTP ke daerah setelah nantinya terpenuhi harus jelas. Jangan sampai kembali menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Ini adalah bagian dari pelayanan publik, bagi masyarakat jangan timbulkan gejolak atau minimal mengurangi (gejolak),” pungkasnya. (*)
