Harian Sederhana, Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro menolak menemui puluhan pengunjuk rasa yang menggeruduk gedung DPRD, Kamis (12/12) siang.
Chairoman beralasan, unjuk rasa puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot itu salah alamat.
Selain itu, ia juga menganggap unjuk rasa soal program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) itu, bermuatan politis karena mendesak dirinya mundur tanpa alasan jelas.
“Dari mana itu mereka? Siapa yang menggerakkan mereka itu? Demonya ngga jelas. Tujuan orasinya juga tidak jelas. Masa disuruh menulis apa keinginan pengunjuk rasa, tidak mau?. Saya sudah katakan, anda mewakili siapa, anda mau minta apa, ayo tulis dan tanda tangan, tidak mau. Sikap DPRD mendorong integrasi KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan sudah diparipurnakan. Ada dasar hukumnya. Kalau mau, tanya lah sana ke Mendagri, ke Gubernur,” jelas Ketua DPRD Kota Bekasi saat ditemui di ruangannya.
Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Hj.Evi Mafriningsianti menduga saat ini ada upaya memobilisasi opini, seolah-olah DPRD Kota Bekasi lah penyebab dihentikan sementara Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Padahal masyarakat sudah tahu, bahwa yang menghentikan sementara program KS NIK tersebut Wali Kota sendiri melalui Surat Edaran tertanggal 29 Nopember 2019, dan beredar di grup-grup WA pada tanggal 6 Desember 2019,” ujar politisi asal Fraksi PAN ini.
Pernyataan Wali Kota Bekasi soal KS beberapa hari ini, sambung Evi, sebenarnya membuat bingung bagi masyarakat di Kota Bekasi.
“Saya sebagai penyambung aspirasi, ketika saya bertemu masyarakat beberapa hari lalu, selalu dipertanyakan terkait pernyataan dan kebijakan Wali Kota dengan Surat Edaran No 440/7894/DINKES yang menghentikan sementara layanan KS dan kemudian Wali Kota memberikan pernyataan kembali bahwa, KS tetap berlaku di tahun 2020. Ini merupakan ketidak konsistenan Wali Kota sebagai kepala daerah,” bebernya, Selasa (11/12).
Dikatakan, dalam Surat Edaran, disebutkan menindak lanjuti Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) no. 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020.
Saat rapat pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 tambah Evi, Wali Kota ngotot untuk tetap memasukkan anggaran untuk KS.
Padahal kata Evi, sebelumnya DPRD sudah mengingatkan dan berikan masukan jika program KS bertentangan dengan aturan yang ada.
Sebelumnya, para pengunjuk rasa protes karena DPRD Kota Bekasi dianggap tak berpihak pada program KS-NIK.
“Menurut kami, sikap dan tindakan tersebut tidak konsisten dan jauh dari rasa hormat,” kata dia.
Nurdin mengatakan, tuntutan massa aksi adalah untuk mendesak Ketua DPRD mundur serta meminta maaf pada warga Kota Bekasi. Massa juga mengecam anggota DPRD yang tidak memperdulikan kesehatan warga.
“Kami juga ingin, layanan KS-NIK dipertegas sebagai hal yang tidak bisa ditawar lagi,” tandasnya.(*)
