Harian Sederhana, Bogor – Perpanjangan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menuai kritik dari DPRD Kota Bogor. Bahkan saat rapat evalusai Ketua DPRD Atang Trisnanto menolak perpanjangan PSBB.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata menilai bahwa progran PSBB sia-sia. Karena penindakan hanya dilakukan setelah PSBB diperpanjangan itu pun sangat jauh dari optimal.
Menurut pria yang juga Ketua DPC PDI-P Kota Bogor itu, pelaksanaan PSBB sangat jauh dari harapan karena terjadi pendistribusian bantuan yang kacau. Selain itu
kegiatan yang dilarang selama PSBB tidak berjalan maksimal.
Sebagai contoh kata dia, masih banyak orang berkumpul di jalan- jalan lebih dari lima orang dan juga masih ada toko non sembako yang buka padahal dalam aturan PSBB itu masuk dalam kategori yang dilarang.
“Yang pasti keramaian atau konsentrasi massa dibeberapa titik justru lebih meresahkan selama adanya PSBB seperti di pasar-pasar tradisional, supermarket besar dan stasiun kereta,” katanya.
Selain itu kata politisi partai besutan Megawati Soekarno Putri itu, pengendara sepeda motor juga masih banyak yang berboncengan.
“Jadi himbauan untuk tetap tinggal dirumah sudah dianggap semboyan yang sudah usang dan tidak di jalankan lagi oleh warga,” tegasnya.
Untuk aktifitas diluar rumah lanjut Dadang, masih banyak warga yang tidak menggunakan masker. Memang terakhi Satpol-PP sudah mulai tegas, tapi kesannya terlambat, karena baru bertindak tegas setelah PSBB beres.
“Inti dari kegiatan ini kan untuk memutus penyebaran covid-19, tetapi sekarang banyak sekali masyarakat yang jenuh dirumah dan harus memenuhi kebutuhannya, karena menungggu bantuan dari pemerintah lambat,” tuturnya.
Seharunya lanjut dia, bantuan dulu dikucurkan ke masyarakat, mampu tidak Pemkot memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin yang terkena dampak. Supaya warga bisa mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Kalau itu sudah bisa dilakukan apapun nama programnya pasti bisa efektif, setelah itu baru ketegasan aparat dalam mengatur mobilisasi warga. Kasih peringatan dan tindakan tegas sesuai aturan buat yang melanggar kebijakan tersebit, baru smua bisa mencapai sasarannya,” saran Dadang.
Masih kata dia, jadi yang penting jangan hanya memkasakan sebuah kebijakan untuk dilanjutkan tanpa melakukan evaluasi atas hak dan kewajiban yang harus dilakulan Pemkot dalam menjalankan kebijakan.
Diakuinya, untuk dua minggu awal sebelum diberlakukan PSBB masyarakat bisa lebih tertib dan mematuhi untuk tetap stay dirumah.
Tapi sejak PSBB berlaku kenapa aktifitas warga diluar rumah malah lebih rame seperti dijalanan maupun di tempat-tempat perbelanjaan. “Itu yang harus jadi bahan evaluasinya,” tandasnya. (*)
