Harian Sederhana, Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengaku kecewa karena pihak PT KAI tidak hadir memenuhi panggilan untuk rapat bersama dengan DPRD yang dijadwalkan Selasa (10/12) di Gedung DPRD Kota Bogor.
Wakil Ketua DPRD Dadang Danubrata mengatakan, dewan memanggil pihak PT KAI untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kaitan kelanjutan proyek double track. Tetapi sangat disayangkan, pihak PT KAI tidak datang ke DPRD.
“Kami kecewa karena sudah mengundang PT KAI tetapi tidak hadir karena jujur DPRD menerima dan menampung aspirasi masyarakat terkait besarnya dana kerohiman dan kepastian soal waktu pembayaran dana kerohiman bagi warga korban rel ganda,” kata politisi PDI-P itu.
Menurutnya, warga terus menerus menyampaikan aspirasi ke dewan, terutama menyangkut soal dana kerohiman, waktu eksekusi dan soal lahan relokasi atau tempat tinggal pengganti.
Sedangkan dalam penanganan soal double track ini lanjut Dadang, Pemkot Bogor juga menyerahkan sepenuhnya ke pihak PT KAI. Seolah tidak mau disalahkan dan menghadapi masyarakat korban proyek rel ganda tersebut.
“Hingga saat ini, Pemkot belum memberikan kejelasan apa apa dan sepenuhnya pihak PT KAI yang menangani mulai dana kerohiman ataupun waktu eksekusi soal pembongkaran nanti,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Dadang mengaku DPRD akan menempuh upaya lain, yakni datang ke PT KAI di Jakarta serta mengerahkan fraksi di DPR RI untuk membantu persoalan warga Kota Bogor korban rel ganda.
Menurut Dadang, aspirasi warga yang banyak disampaikan soal besarnya dana kerohiman yang belum jelas, soal waktu penyerahan dana kerohiman.
Selain itu warga mengharapkan kepada pemerintah menyediakan lahan untuk penampungan atau relokasi tempat tinggal pengganti. Misalkan membangun Rusunawa atau Rusunami.
“Jadi Dinas PUPR sudah memberikan lampu hijau dibangunnya Rusunawa dan syaratnya Pemkot Bogor menyediakan lahan seluas 5.000 meter. Jadi DPRD menuntut kepada Pemkot Bogor untuk segera menyiapkan lahan untuk dibangun Rusunawa,” tandasnya.
Hal senada diungkapka Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Aditiyawarman, menurut dia, pertemuan dengan PT KAI ingin konfirmasi terkait progres persiapan pembayaran kompensasi kepada warga seperti apa dan secara garis besar rencana proyek double track itu sedang dalam proses apa.
Dia menegaskan, persoalannya bukan hanya membahas tentang dana saja, tetapi persoalan relokasi warga juga harus dipersiapkan pemerintah.
“Banyak warga yang bersiap melakukan relokasi mandiri, padahal pemerintah harus hadir membantu warga soal itu. Kami ingin tahu dan menanyakan, tapi PT KAI malah tidak datang memenuhi panggilan kami,” ucapnya.
Adityawarman menambahkan, Pemkot Bogor juga jangan diam saja, tetapi harus bergerak membantu warga yang saat ini sedang kebingungan menghadapi persoalan mencari lahan pemukiman baru.
Karena sampai saat ini warga tidak jelas akan pindah kemana. Persoalan relokasi warga sangat penting dan harus ditangani sejak saat ini, jangan sampai ketika dilakukan eksekusi pembongkaran, warga kebingungan mendapatkan tempat tinggal baru,” ucapnya.
Menurutnya, hal inil harus di prioritaskan dibahas, bukan sekedar soal dana kerohiman saja. “Nasib tempat tinggal masyarakat harus diutamakan,” pungkas Politisi PKS itu. (*)
